Pemotongan Hak Cuti Tahunan

Pertanyaan :

Teman saya seorang karyawan tetap, pada suatu waktu dia mangkir kerja satu hari, pada saat terima gaji ternyata gajinya dipotong pada saat mangkir itu ditambah hak cuti tahunannya juga dikurangi satu hari. Pertanyaan saya, Apakah ada aturan yang mengatur tentang pemotongan hak cuti tahunan itu, karena gajinya pada saat mangkir itu sudah dipotong.


Jawaban :

Dear Bapak Agus FT di Tanjung,

Mengenai prinsip “no work no pay”, diatur dalam Undang – Undang No 13 tahun 2003; pasal 93 mengenai ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib
membayar upah apabila:
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Penekanan kami pada Pasal 93 ayat (1) mengenai prinsip “no work no pay” lebih lengkap lagi dilihat dalam penjelasan Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan: Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Mengenai aturan pelaksanaannya termasuk tata cara dan mekanismenya, umumnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (lihat Pasal 93 ayat (5)). Silahkan Bapak Agus FT melihat kembali ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan tersebut. Termasuk juga mengenai mekanisme cuti tahunan, biasanya diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Tidak diperbolehkan menggunakan prinsip “no work no pay” apabila karyawan sudah di potong cuti tahunannya, karena setiap perhitungan di penggajian (payroll) wajib ada dasarnya. Misalnya; Pada tanggal 26 Mei 2014, saya tidak masuk, kemudian bagian kompensasi dan benefit memutuskan bahwa tanggal 26 Mei 2014 saya dipotong gajinya. Sehingga tidak mungkin pada tanggal yang sama, mengguanakan dasar yang sama untuk dua hal yang tidak sama, yakni saya juga dipotong cuti tahunannya. Kecuali harinya berbeda. Demikian juga tidak mungkin bagian penggajian memberikan saya THR untuk periode tahun 2014 ini dua kali bukan? Kecuali ada faktor “human error”, salah hitung atau salah input sehingga terjadi kesalahan seperti ini. Silahkan Bapak Agus FT menanyakan kembali ke bagian penggajian, kalau ada kekeliruan minta mereka memperbaikinya. Karena bagian penggajian juga manusia yang tidak luput dari kesalahan maupun kekeliruan. Dan dikoreksi untuk penggajian berikutnya.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Bapak Agus FT. Selamat berkarya.

Tags: