Sistem Compensation & Benefit dalam Perusahaan

Pertanyaan :

Saya mohon bantuannya perihal gambaran dan keyword berkaitan dengan compensation dan benefit. Bagaimana merealisasikan sistem ini dalam perusahaan?


Jawaban :

Dear Bapak Lerry Holmes Haloho,

Kami akan coba membahas pertanyaan Bapak yang agak luas ini. Dan memang di saat akhir tahun maupun awal tahun pembahasan mengenai kompensasi dan manfaat menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan.

Untuk itu sebagai dasar pijakan pembahasan, maka saya akan memulainya dengan melihat dari beberapa definisi yang berhubungan dengan kompensasi dan manfaat sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Di dalam Pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Pasal 88 di dalam bagian tentang pengupahan menyatakan:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Pasal 92 menyatakan sebagai berikut:

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan mem-perhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Lebih lengkap mengenai ketentuan pengupahan silahkan Bapak Lerry lihat kembali mulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Melalui prinsip yang terkandung dalam beberapa ketentuan diatas, Bapak Lerry diharapkan melihat mengenai kompensasi dan manfaat ini sebagai suatu ketentuan yang bersifat tripartite (tiga pihak), ada peranan pemerintah, perusahaan dan karyawan yang biasanya diwakili oleh serikat pekerja.

Sedangkan menurut beberapa teori mengenai kompensasi dan manfaat ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak Lerry perhatikan. Kami akan mengutarakan poin-poin yang penting (key word) di dalam teori mengenai kompensasi dan manfaat sebagai berikut:

1.      Sistem kompensasi dan manfaat harus menarik yang terbaik untuk bergabung ke dalam perusahaan

2.      Menghargai karyawan berkinerja terbaik secara tepat dan mendukung pencapaian tujuan ke dalam sistem kompensasi dan manfaat

3.      Ada beberapa sistem pengupahan mulai dari Direct pay, Base pay, Variable pay, Competency-based pay, Performance-based pay, Incentive pay, Scalable incentive programs. Semua program ini bisa berjalan secara terpisah ataupun juga secara bersama-sama baik sebagian maupun seluruhnya, tergantung dari kebijakan dan kemampuan perusahaan.

4.      Sistem kompensasi dan manfaat sebenarnya bertujuan untuk memikat karyawan (attracting), memotivasi karyawan (motivating) dan mempertahankan karyawan (retaining).

5.      Disamping mengidentifikasi metodologi dari analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan yang sesuai dengan kerangka dasar perusahaan yang tertuang dalam visi, misi dan nilai perusahaan sampai dengan turunannya berupa KPI dan kompetensi untuk tiap-tiap pekerjaan secara keseluruhan.

6.      Rangkaian kompensasi dan manfaat selalu terkait dengan bidang manajemen Human Resources yang lain seperti manajemen kinerja. Dalam manajemen kinerja ada penilaian kinerja. Bagi karyawan yang berkinerja baik sudah barang tentu akan mendapat kenaikan gaji yang lebih tinggi dibanding karyawan yang berkinerja kurang baik.

7.      Pada akhirnya sistem kompensasi dan manfaat yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (SIMPLE):

a.       So Easy (Mudah Dimengerti)

b.      Internally Equitable (Berkeadilan)

c.       Manageable (Dapat dikelola)

d.      Performance Driven (Menunjang Kinerja)

e.       Legally Defensible (Tidak Melanggar Peraturan)

f.       Externally Competitive (Bersaing)

 

Mengenai bagaimana merealisasikan sistem mengenai kompensasi dan manfaat ke dalam perusahaan, silahkan Bapak Lerry melihat dalam tulisan saya sebelumnya di link berikut.

 

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Bapak Lerry. Selamat berkarya.

 

Tags: ,