Hak Cuti Pegawai Kontrak

Pertanyaan :

Dear PortalHR, Saya adalah salah satu GM manajer pada Bank Swasta, status saya adalah pegawai kontrak, kontrak kerja saya dimulai dari tahun 2011 selama setahun dan diperpanjang selama setahun sampai dengan sekarang, dan tidak pernah putus kontrak. Yang saya tanyakan, apakah hak cuti saya sama dengan pegawai lainnya? Trimakasih. Selamat sore Bapak/Ibu yang saya hormati,  


Jawaban :

Dear Ibu Susanna yang kami hormati,

Sebelumnya saya turut prihatin dengan kondisi Ibu yang sebagai GM di Bank Swasta namun selalu sebagai karyawan kontrak. Pada umumnya karyawan kontrak menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dan mengenai PKWT menggunakan dasar Kepmen No. 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Lebih lengkap mengenai ketentuan ini, Ibu dapat mengunduhnya dari link berikut.

Apabila kita melihat ke dalam Pasal 3 Kepmen No. 100 tahun 2004 tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan.

(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

Ada penegasan di dalam Pasal 3 ayat 2 bahwa PKWT dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Silahkan Ibu Susanna periksa kembali Perjanjian Kerja yang Ibu pegang apakah sudah sesuai dengan Kepmen No. 100 tahun 2004 ini atau belum.

Dan mengenai hak cuti untuk PKWT, kita tidak melihatnya di dalam Kepmen No. 100 tahun 2004. Melainkan kembali kepada Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terutama di dalam Pasal 79 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) butir c serta ayat 3 (tiga). Yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dari ayat 1 (satu) kita lihat bahwa tidak ada pembedaan mengenai status karyawan, yang ada adalah penegasan bagi Pengusaha (Perusahaan) untuk memberi cuti kepada pekerja (karyawan). Kemudian masuk ke dalam ayat 2 (dua) khususnya butir c yang menyatakan bahwa setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus berhak atas cuti selama 12 (dua belas) hari. Jika Ibu Susanna mulai bekerja dari tahun 2011 sampai dengan saat ini, maka setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus berhak atas cuti selama 12 (dua belas) hari. Dan berdasarkan ayat 3 (tiga) maka Ibu Susanna dapat melihat pengaturannya dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di tempat Ibu saat ini.

 

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Ibu Susanna. Selamat berkarya.

 

Tags: ,