Gaji Pokok, Apakah Bisa Dipotong?

Pertanyaan :

Saya bekerja di sebuah restoran ternama sebagai design grafis ingin menanyakan,"Apa yang di namakan GAJI POKOK dalam suatu perusahaan???, karena setau saya yang namanya gaji pokok tidak boleh dikurangi/dipotong sekalipun kita tidak hadir/sakit tapi kenapa yang saya alami berbeda dengan kenyataan yang ada,"14 hari saya tidak hadir potongannya banyak sekali dan anehnya dalam slip gaji, Gaji pokok saya berkurang, begitupun tunjangan yang lainnya. Mohon kiranya Bapak /Ibu berkenan menjelaskan kepada saya mengenai gaji pokok yang saya maksud dan apakah seperti itu dan apa tindakan saya? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Jawaban :

Ysh Tn Agus Nur Hakim,

Perihal pertanyaan mengenai gaji pokok, dapat mengacu pada Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal komponen upah (gaji, -red) terdiri dari upah pokok (gaji pokok, -red), dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratur) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap”.

Perlu kita pahami bersama, bahwa istilah gaji disebut sebagai upah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Demikian yang dapat dijelaskan mengenai gaji pokok.

Kemudian, kini kita bahas mengenai apakah ada mekanisme pemotongan gaji pokok dikarenakan ketidakhadiran (absen) atau sakit. Jika mengacu pada Pasal 79 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003, yang disebutkan sebagai berikut:

“Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh”.

Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak mengajukan waktu istirahan dan cuti, waktu istirahat di sini dapat dimaknai sebagai ijin tidak hadir karena sakit dan wajib dikabulkan oleh Pengusaha, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan (PP) yang idealnya tentu telah dikomunikasikan perusahaan kepada pekerja. Dengan demikian, pemotongan gaji pokok idealnya tidak berlaku dalam kasus ini (catatan: selama tidak bertentangan dengan PP).

Pengusaha berhak tidak membayar gaji. Hak ini diberikan seandainya pekerja tidak melakukan pekerjaan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jika perusahaan telah menyebutkan dalam PKB dan ditandatangani bersama dengan pekerja, bahwa absensi pekerja terimplikasi pada pemotongan gaji, maka pekerja tidak dapat menggugat perusahaan.

Solusi terbaik yang dapat kami sampaikan adalah, bapak Agus melihat kembali PKB atau dikenal juga dengan istilah Kontra Kerja yang pernah ditanda tangani dahulu. Perhatikan setiap isi pasal terutama terkait hak ijin atau tidak masuk, dan bandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 (terutama pada pasal-pasal yang dikutip di atas). Jalan terbaik adalah mengkonfirmasi antara PKB dengan UU kepada pihak terkait di Perusahaan, bisa melalui divisi SDM atau biasanya  Divisi SDM berada di bawah divisi General Affairs dan Accounting atau FInance, tetapi jangan lupakan PP yang menjadi dasar ditulisnya PKB yang ditandatangani bersama tersebut.

Tags: , ,