Bolehkah pembayaran Jamsostek berdasarkan gaji pokok yang lebih kecil dibanding THP

Pertanyaan :

Karena pembayaran jamsostek dihitung berdasar gaji pokok sehingga walaupun take home paynya besar tetapi iuran jamsostek sangat kecil karena dihitung menggunakan gaji pokok. Apakah dibenarkan dan apa dasar hukumnya? Thanks


Jawaban :

Kami akan coba membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan kedua yang bapak ajukan.

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Pasal 19 tentang pembayaran iuran menyatakan:

(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta daripekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

(3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

(4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan

2. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, mengenai besaran dan tata cara pembayaran iuran akan bisa kita ketahui berdasarkan PP Nomor 53 thn 2012 tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Terutama pada Pasal 9 yang menyebutkan:

(1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja sebagai

berikut :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut :

Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;

Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;

Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;

Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;

Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan

2. Jaminan Hari Tua sebesar 5,70% dari upah sebulan;

3. Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari upah sebulan;

4. dst (mohon maaf kami potong supaya tidak terlalu panjang pembahasannya)

 

Sehingga mengenai maksud dari upah sebulan ini tidak akan kita akan kembali kepada UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, terutama pada pasal 1 ayat 30 yang menyatakan sebagai berikut:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sehingga hal ini akan kembali kepada Take Home Pay yang diterima oleh Bapak. Khususnya yang termasuk dalam jawaban pertanyaan pertama yang Bapak ajukan. Jadi apabila ada perusahaan yang masih menyetorkan iuran BPJS Ketenaga Kerjaan di bawah UMR, sebaiknya segera memperbaiki kekeliruannya di tahun 2015. Supaya perusahaannya bisa tetap menjadi perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Bima Panji Hariyadi. Selamat berkarya.

Tags: , , , , ,