Bolehkah Gapok Dipotong dan Mengapa Seseorang Didemosi?

Pertanyaan :

Dear PortalHR, mohon jawabannya atas pertanyaan kami berikut ini: 1. Gapok seseorang apakah boleh dipotong? Ada aturannyakah? 2. UU mana yang mengatur mengenai demosi? Mengapa seseorang didemosi? Terima kasih banyak atas jawabannya.


Jawaban :

Selamat pagi Bu Nana,

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai apakah gaji pokok (gapok) boleh dipotong atau tidak, terlebih dahulu kami ingin membahas mengenai pemotongan upah, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa konsep pengupahan dan ketentuan yang berkenaan dengan upah, antara lain:

1. bahwa komponen upah terdiri dari gaji pokok (Gapok) dan tunjangan tetap (TT) serta tunjangan tidak tetap (TTT) yang merupakan a-contrario dari tunjangan tetap tersebut (lihat Pasal 94 UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan).

2. bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan yang lazim dikenal dengan azas no work no pay, dengan pengecualian dalam hal tertentu, seperti sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan/membaptiskan dan lain-lain (lihat Pasal 93 UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan).

3. bahwa apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau karena kelalaiannya, dapat dikenakan denda(lihat Pasal 95 ayat (1) UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan).

4. bahwa denda atas pelanggaran suatu hal, hanya dapat dilakukan bila hal itu telah diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam peraturan perusahaan. Yang dimaksud pelanggaran suatu hal, adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban buruh yang telah ditetapkan dalam perjanjian tertulis antara pengusaha dan buruh (lihat Pasal 20 PP No.8/1981 tentang perlindungan upah).

Berdasarkan konsep dan ketentuan di atas, dan berkenaan dengan pertanyaan pertama Bu Nana, maka pemotongan gaji (gaji pokok) harus dilihat kembali masuk kepada point yang mana.

Serta pengenaan pemotongan dimaksud (hanya) dapat dilakukan terhadap setiap pekerja atau buruh sepanjang telah diatur dalam perjanjian tertulis, yakni  perjanjian kerja (“PK”), perjanjian kerja bersama (“PKB”), atau peraturan perusahaan (“PP”). Baik pengaturan mengenai jenisnya maupun mekanismenya, termasuk jumlah pemotongannya.

Dengan perkataan lain, pemotongan gaji pokok tidak bisa dikenakan bilamana ketentuan denda tersebut belum  diatur secara rinci dalam PK, PKB, atau PP.

Melanjutkan pembahasan kepada pertanyaan kedua dari Bu Nana, maka sebelumnya kami akan menjelaskan terkait 3 (tiga) jenis perubahan jabatan yaitu:

1. Promosi: Perubahan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan prestasi yang baik dan posisi yang ada.

2. Mutasi: Perubahan jabatan pada jenjang yang setara,berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan kelancaran pekerjaan.

3. Demosi: Perubahan jabatan ke jenjang yang lebih rendah, berdasarkan pertimbangan turunnya prestasi dan kondite kerja karyawan yang bersangkutan.

Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada peraturan yang melarang penurunan jabatan (demosi). Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan:

“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi” 

Dengan lain perkataan perubahan jabatan masih dalam kewenangan perusahaan, langkah penurunan jabatan bisa terjadi dikarenakan pemenuhan target perusahaan yang tidak dapat karyawan capai menjadi alasan pengusaha untuk menurunkan jabatan karyawan. Selain itu, melihat pada rumusan tersebut, prestasi kerja karyawan juga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam peninjauan jabatan. Jika prestasi kerja karyawan menurun, mungkin saja perusahaan menurunkan jabatan karyawan.

Akan tetapi, dalam praktiknya untuk melakukan penurunan jabatan, perusahaan harus dapat membuktikan dengan bukti pendukung yang kuat bahwa kinerja pekerja tidak sesuai target yang ditetapkan berdasarkan jabatannya. Karena jika perusahaan tidak mempunyai bukti yang kuat, putusan demosi (penurunan jabatan) tersebut terancam dapat dibatalkan.

Sebagai contoh, karyawan dapat melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/PDT.SUS/2009Dalam putusan tersebut pengadilan membatalkan keputusan perusahaan untuk menurunkan jabatan karyawannya. Menurut hakim, alasan penurunan jabatan karena pekerja tidak mencapai target merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada.

Maksudnya, tidak boleh ada perubahan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Kecuali sebelumnya telah dicantumkan (diatur/diperjanjikan) adanya klausul dimaksud (termasuk dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama), bahwa salah satu pihak (khususnya perusahaan) dapat melakukan rotasi (demosi) sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan dan oleh karenanya secara-otomatis telah disepakati oleh karyawan (atas dasar klausul dimaksud).

Dari ketentuan tersebut, maka pelaksanaan rotasi (termasuk demosi) dari suatu jabatan ke jabatan lainnya, dapat dianggap sebagai telah mengubah substansi perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama sebagaimana telah diperjanjikan sejak awal, jika tanpa klausul penyimpangan atau kesepakatan untuk itu putusan demosi (penurunan jabatan) tersebut terancam dapat dibatalkan.

Jadi konsekuensinya juga agak berat, dan itu perlu proses yang panjang serta membutuhkan tenaga, waktu dan biaya. Oleh karenanya, pelaksanaan demosi sepihak oleh pengusaha seyogyanya disikapi dengan baik (positive thinking). Sebaiknya dibicarakan dan lakukanlah komunikasi secara intensif tanpa ada kecurigaan dan tanpa berpikir menyimpang (negative thinking). Ada kemungkinan perusahaan mempunyai tujuan, maksud dan misi yang lebih baik dalam pengembangan karier seorang karyawan untuk diberikan (dipercaya pada) suatu posisi yang cakupannya lebih cocok/sesuai/tepat dengan kondisi karyawan itu sendiri.

Demikian juga sebaliknya, pihak perusahaan hendaknya melakukan dialog secara bipartit (melalui pendekatan personal approach) dan menyampaikan maksud perubahan substansi perjanjian kerja termasuk jika melakukan demosi.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Bu Nana. Selamat berkarya.

David Tampubolon

Tags: , , , ,