Asuransi dan Pesangon

Pertanyaan :

Apakah besarnya premi asuransi yang dibayar penuh pemberi kerja nantinya mesti diperhitungan sebagai komponen perhitungan pesangon? Termasuk biaya apakah premi asuransi ini? Jika besaran/tunjangan pesangon yang diperoleh dari asuransi ini nantinya lebih besar dari jumlah pesangon yang mesti dibayar pengusaha (lebih besar dari pesangon sesuai dengan UU), bisakah pengusaha membuat KKB yg menyatakan kelebihan pesangon menjadi hak pengusaha yang nantinya bisa digunakan untuk subsidi silang bagi dana kesejahteraan karyawan. Adakah dasar hukum/peraturan untuk masalah tersebut? Demikian pertanyaan ini saya sampaikan dan terima kasih sebelumnya untuk bantuannya. Salam hormat


Jawaban :

Jawaban:

Pertanyaan yang diajukan tentang asuransi kaitannya dengan pesangon, tidak dijelaskan asuransi macam apa. Pertanyaan tersebut dapat mengandung dua kemungkinan, asuransi dalam program Jamsostek atau asuransi komersial lainnya. Saya asumsikan yang dimaksud adalah asuransi komersial misalnya life insurance yang dikaitkan  dengan benefit bila pekerja meninggal dunia atau PHK karena alasan lain.

Berdasarkan asumsi tersebut, perusahaan berhak mengatur dalam PKB bahwa benefit yang diberikan oleh asuransi bila peristiwa itu terjadi bila lebih besar daripada kewajiban pembayaran pesangon berdasarkan undang-undang Ketenagakerjaan, maka kelebihannya menjadi hak pengusaha.

Dasar hukumnya adalah Pasal 156, UU No 13 tahun 2003. Pasal tersebut adalah merupakan kewajiban pengusaha, di luar itu pengusaha tidak terikat/diwajibkan oleh undang-undang. Dalam praktek, hak yang diwajibkan oleh undang-undang disebut hak normatif pekerja. Selain itu, dasar hukumnya adalah berlakunya asas subrogasi, diatur dalam Pasal 1400 s/d 1403 KUH Perdata. Asas “Subrogation”, berlaku secara internasional.

Tags: ,