Pengesahan untuk Menaikkan Tunjangan Transportasi

Pertanyaan :

Peraturan Perusahaan kami mengatur bahwa karyawan berhak atas tunjangan transport (Rp.30.000) dan makan (Rp.25.000). Untuk tahun 2014, kami ingin menaikan besaran tunjangan tersebut. Atas keterangan di atas, saya menyampaikan pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah kami perlu memperoleh pengesahan dari kepala instansi ketenagakerjaan kota mengingat besaran kenaikan tunjangan berbeda dengan besaran yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan kami? 2. Jika kami harus memperoleh pengesahan, apakah pengesahan dapat kami proses setelah kami menaikan besaran tunjangan terlebih dahulu mengingat singkatnya waktu (hanya 3 minggu sebelum tahun tahun 2014 dimulai)? Atas perhatian dan jawabannya, saya ucapkan terima kasih.


Jawaban :

Dear Bapak Edwin Aditya Rachman,

Peraturan Perusahaan yang baru maupun penggantian peraturan perusahaan yang sudah habis masa berlakunya memang perlu memperoleh pengesahan dari kepala instansi ketenagakerjaan sesuai dengan domisili perusahaan tersebut.

Namun untuk sebuah perubahan, pada umumnya di atur pada bagian akhir dari peraturan perusahaan. Silahkan Pak Edwin lihat kembali ke bagian belakang dari peraturan perusahaan Bapak.

Seringkali dibuat sebuah pasal yang dapat mengakomodir keinginan adanya sebuah perubahan yang tidak besar pada peraturan perusahaan. Biasanya terdapat pada Bab terakhir, atau Bab lain-lain dalam pasal peralihan atau pasal penutup.

Kalau saat ini tidak ada, ke depannya mohon dibuatkan pasal seperti ini. Hal ini sangat berguna dalam situasi seperti ini. Kalau ternyata Pak Edwin sudah ada untuk pengaturan seperti ini, silahkan ikuti sesuai dengan pasal peraturan perusahaan tersebut. Seperti contoh peraturan perusahaan yang ada pada portalhr dari link ini. Dalam contoh tersebut pada BAB XIV PENUTUP Pasal 69 Penutup memberikan contoh bahwa perubahan peraturan perusahaan cukup dilakukan oleh Direksi dalam Keputusan Direksi. Sehingga tidak perlu ke kepala instansi ketenagakerjaan.

Kedua mengenai jenis-jenis tunjangan memang sebaiknya terdapat atau tertulis pada peraturan perusahaan. Namun untuk angka besaran rupiahnya sebaiknya tidak dicantumkan dalam peraturan perusahaan melainkan dicantumkan dalam lembar kompensasi dan manfaat yang akan diterima karyawan setiap tahunnya. Pada umumnya setiap awal tahun, perusahaan akan memberikan sebuah lembar/dokumen terkait dengan kompensasi dan manfaat untuk masing-masing karyawan yang bersifat “rahasia dan tertutup”. Dengan tidak mencantumkan angka rupiah seperti itu, akan mengurangi pengerjaan perubahan peraturan perusahaan seperti yang saat ini dialami oleh Pak Edwin. Karena Pak Edwin dapat membuatnya untuk masing-masing karyawan setiap awal tahun. Bahkan pada umumnya terdapat perbedaan nilai rupiah yang biasanya diberikan antara posisi supervisor dengan manager terhadap jenis tunjangan yang sama.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Bapak Edwin Aditya Rachman. Selamat berkarya.

 

David Tampubolon

 

Tags: