Bila PKWT Menyimpang dari Ketentuan Depnaker

Pertanyaan :

Untuk pekerja proyek, bisakah dibuat PKWT dengan ketentuan menyimpang dari ketentuan Depnaker, misalnya hari kerja dibuat dari hari Senin sampai Minggu dengan upah kerja lembur dibuat lumpsum? Apakah hal tersebut harus dlaporkan ke Disnaker setempat? Terima kasih.


Jawaban :

Jawaban:

Hal tersebut bukan tentang PKWT namun tentang pelaksanaan kerja lembur.
Waktu kerja diatur secara ketat/ limitatif dalam UU No 13 tahun 2003, intinya adalah bahwa waktu kerja seminggu maksimal adalah 40 jam. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan melewati 40 jam tersebut, perusahaan wajib membayar upah lembur. Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa jam kerja lembur maksimal adalah 3 jam sehari dan 14 jam dalam seminggu.

Dalam kasus anda, perusahaan tersebut dapat dipastikan melakukan pelanggaran tentang batas maksimal jam lembur. Selain itu, tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa upah lembur diberikan lump sum. Upah lembur ada cara mengitungnya secara rinci, tidak dapat diberikan dengan lumpsum tanpa adanya perhitungan upah lembur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.