Bila Karyawan Dipindahkan ke Unit Usaha Baru

Pertanyaan :

Selamat pagi Pak Bambang. Saya ingin menanyakan kebetulan tempat saya bekerja menutup sebagian unit usaha dan mendirikan usaha baru. Semua pegawai di unit usaha lama ditawari untuk pindah ke perusahaan baru tersebut. Bagi pegawai yang tidak mau maka diberlakukan PHK.
Sedangkan bagi pegawai yang bersedia maka dilakukan pemindahan hubungan kerja ke perusahaan baru tersebut. Dalam proses pemindahan hubungan kerja tersebut maka pegawai diberikan penetapan bahwa masa kerja mereka di perusahaan yang lama diakui di perusahaan baru tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah istilah pemindahan hubungan kerja itu dikenal dalam hukum ketenagakerjaan kita? Apakah dengan adanya pemindahan hubungan kerja tersebut maka perusahaan tidak wajib membayar kompensasi (pesangon dll)? Hal tersebut mengingat bahwa setelah pemindahan tersebut maka status pegawai bukanlah pegawai perusahaan yang pertama tetapi menjadi pegawai perusahaan kedua. Demikianlah, mohon perkenan Bapak untuk menjawab dan terima kasih atas perhatiannya


Jawaban :

Jawaban:

1.Istilah "pemindahan" tidak diatur dalam peraturan per-UU-an Ketenagakerjaan.
2.Dalam kasus anda tersebut yang terjadi adalah terjadi kesepakatan antara para pekerja ybs dengan perusahaan untuk dilakukan "pemindahan" pekerja dari perusahaan lama ke perusahaan baru yang nota bene adalah bahwa kedua perusahaan tersebut berbeda badan hukum/ legal entity 3.Dalam mekanisme "pemindahan" ada dua cara :
a.Cara kesatu. Perusahaan lama melakukan PHK kepada para pekerja ybs, dan kepada para pekerja ybs dibayarkan semua hak-hak mereka terkait dengan PHK tersebut, dan kemudian perusahaan baru menerima para pekerja ybs dengan masa kerja mulai dari nol.
b.Cara kedua. Perusahaan lama melakukan PHK kepada para pekerja ybs (berdasarkan kesepakatan bersama), dan perusahaan lama menyatakan bahwa pesangon tidak dibayarkan pada saat PHK, namun kewajiban pembayaran pesangon perusahaan lama dialihkan ke perusahaan baru. Masa kerja di perusahaan lama diperhitungkan/ dilanjutkan di perusahaan baru. Bila kelak terjadi PHK bagi pekerja dan pekerja tersebut berdasarkan UU berhak atas pesangon, maka perusahaan baru yang berkewajiban membayar pesangon dan hak-hak pekerja yang lain yang dihitung berdasarkan masa kerja sejak awal hingga saat PHK di perusahaan baru.
c.Dengan pola b di atas, harus ada dokumen/kesepakatan yang ditandatangani oleh 3 pihak : perusahaan lama, pekerja ybs, dan perusahaan baru.
Ketentuan-ketentuan dalam dokumen/kesepakatan tersebut mengatur mekanisme dalam pola b tersebut.