Beberapa Pertanyaan Seputar PHK

Pertanyaan :

Saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai PHK dan besar kompensasi:

1. Adakah pasal yang mengatur mengenai PHK oleh sebab-sebab berikut:

a. karyawan mengundurkan diri karena perusahaan menyalahi peraturan

b. status perusahaan berubah dan karyawan tidak mau melanjutkan hubungan kerja

c. karyawan melakukan kesalahan berat

2. Karyawan mengundurkan diri karena perusahaan menyalahi peraturan --peraturan apa yang bisa dianggap disalahi oleh perusahaan? Apakah ini dapat dipakai oleh karyawan supaya mendapatkan PHK dan kompensasi dari perusahaan?

3. Status perusahaan berubah dan karyawan tidak mau melanjutkan hubungan kerja --status perusahaan seperti apa yang dapat membuat seorang karyawan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerjanya dengan perusahaan tersebut? Bagaimana kalau sebuah perusahaan berganti status dari CV menjadi PT, atau merubah status dari anak perusahaan menjadi holding?

4. Apa saja yang dianggap sebagai kesalahan berat? Apakah harus dibuatkan pasal khusus yang menjelasakan katagori kesalahan berat dalam peraturan perusahaan?


Jawaban :

1. Mengenai PHK
a. Dalam UU No 13/ 2003 tidak diatur tentang pekerja mengundurkan diri karena perusahaan menyalahi peraturan. UU No 13/2003, Pasal 169 mengatur, pekerja dapat mengajukan permohonan PHK dalam hal pengusaha melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

b. Status perusahaan berubah dan pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja, diatur dalam UU No 13/2003, Pasal 163 ayat (1)

c. Tentang kesalahan berat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 158 dalam UU Ni 13 tahun 2003 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 158 ayat (1) memuat tentang perbuatan-perbuatan pekerja yang termasuk dalam kesalahan berat.

2. Saya tidak melihat relevansi dan "best practices" tentang pekerja mengundurkan diri karena perusahaan menyalahi peraturan. Tidak jelas di sini yang dimaksud dengan menyalahi peraturan. Lihat jawaban 1.a

3. Perusahaan berubah status, lihat Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), UU No 13/2003.

4. Dalam peraturan perusahaan dapat diatur tentang perbuatan/pelanggaran apa yang termasuk kesalahan ringan dan perbuatan/pelanggaran apa yang termasuk kesalahan berat. Tidak hanya dalam peraturan perusahaan, dalam perjanjian kerja bersama juga dapat diatur tentang hal tersebut. Dalam KUH Perdata Pasal 1603 huruf O, diberikan beberapa contoh tentang alasan-alasan mendesak berdasarkan mana majikan
(pengusaha) dapat langsung melakukan PHK.