Aturan Mengenai Karyawan yang Berjilbab dan Pesangon

Pertanyaan :

Dear pengasuh klinik PortalHR.com, teman saya adalah karyawati swasta di salah satu perusahaan swasta nasional. Dia bekerja di sana sejak tahun 2001. Setahun yang lalu, dia mengenakan jilbab. Sejak saat itu, dia sering mendengar rumor bahwa dia akan dipecat dari perusahaan. Pihak manajemen bahkan sempat bicara dengan suami dari teman saya ini untuk membicarakan masalah jilbab dan kemungkinan teman saya mau mengundurkan diri dari perusahaan.
Bahkan akhir-akhir ini, karena teman saya tetap tidak mengundurkan diri dan juga tetap memberi performance yang baik utk perusahaan, perusahaan berusaha untuk mencoba membuat dia mengundurkan diri sehingga tidak perlu membayar pesangon.
Pertanyaan saya:
1. Apakah ada undang-undang tenaga kerja khusus yang dapat melindungi hak teman saya untuk tetap bekerja pada perusahaan itu?
2. Apabila, teman saya akhirnya dipecat, apa saja dan berapa kompensasi yang dapat dia peroleh? Sekian, semoga pertanyaan saya cukup jelas.


Jawaban :

Menurut UU no 13 tahun 2003 pasal 1 ayat C: “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.” Pemakaian jilbab bisa termasuk dalam kategori menjalankan ibadah, oleh karenanya perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Ada 2 alternatif yang dapat ditempuh dalam hal ini:

Yang pertama:
Teman anda tetap bertahan bekerja di perusahaan tersebut. Laporkan kasus yang dialami kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Depnaker atau bisa juga ke lembaga bantuan hukum. Lembaga tersebut akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan melarang perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya tetap jaga performa dan patuhi peraturan perusahaan yang berlaku sehingga perusahaan tak ada alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Yang Kedua:
Dalam bekerja yang dicari tidak hanya penghasilan saja namun juga suasana kerja yang menyenangkan dan memungkinkan individu untuk berkembang. Bertahan bekerja di perusahaan tersebut bisa menyebabkan teman Anda tidak nyaman dan pada akhirnya bisa berdampak pada menurunya performa kerja. Jika teman Anda memutuskan untuk mundur dari kancah konflik ini, sarankan teman anda untuk melakukan langkah sbb:

Diskusikan & musyawarahkan masalah ini secara terbuka dengan perusahaan. Sampaikan bahwa menurut perundangan yang berlaku perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap karyawan dengan alasan pemakaian jilbab. Tawarkan pada perusahaan untuk melakukan PHK dengan syarat Perusahaan memberikan:

– uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
– uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat(3),
– uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pemberian pesangon sebesar itu memang wajib dibayarkan perusahaan jika perusahaan tidak memiliki alasan jelas untuk melakukan PHK sehingga bisa dianalogikan dengan alasan pelaksanaan PHK adalah “perusahaan melakukan efisiensi” sesuai pasal 164 UU no.13 tahun 2003 (yang besaran pesangonnya sama dengan tersebut diatas)

Sayangnya Anda tidak menyebutkan kapan tepatnya teman Anda bekerja di perusahaan tersebut sehingga saya bisa memberikan besaran kompensasi yang diperoleh, namun sebagai ilustrasi anggap saja teman Anda bekerja sebagai karyawan tetap dari Januari 2001 maka hingga akhir Maret 2007 masa kerjanya adalah 6 tahun 3 bulan.

Untuk masa kerja 6 tahun tapi kurang dari 7 tahun, Rincian kompensasi dengan memakai rumusan diatas, sbb:
– Uang pesangon: 2 X (7 bulan upah) = 14 bulan upah
– Uang penghargaan masa kerja : 1 x (3 bulan upah) = 3 bulan upah
– Uang penggantian hak terdiri dari:
– Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; Misal masih ada sisa cuti 6 hari, maka perhitungannya sbb : (6/30)X 1 bulan upah
– biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
– penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja = 15% X (14 bulan upah + 3 bulan upah)
– hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusanaan atau perjanjian kerja bersama.

Komponen upah yang dijadikan sebagai dasar penghitungan 1 bulan upah adalah gaji pokok + tunjangan tetap (tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dll)

Demikian saran yang bisa saya berikan, semoga bisa membantu. Salam untuk teman Anda, semoga mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mengatasi hal ini.

Salam Hangat,
‘Wiek