Setelah Moratorium TKI , Apa Solusinya?

Keberpihakan pemerintah dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kini sedang diuji setelah kasus pemancungan Ruyati di Arab Saudi mencuat. Desakan publik agar Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi (moratorium) masih menjadi perbincangan yang menimbulkan pro dan kontra.

Berikut ini fakta-fakta menarik tentang wacana moratorium.

1. Terdapat 12.000 sampai 20.000 jumlah TKI setiap bulan yang dikirimkan oleh pemerintah ke luar negeri.

2. Terdapat jutaan jiwa yang menggantungkan nasib dengan menjadi TKI. Di Arab Saudi saja tercatat sebanyak 1,3 juta jiwa.

3. Pemasukan devisa dari para TKI jumlahnya juga cukup signifikan yang sudah berlangsung puluhan tahun dan selama ini telah menghidupi jutaan keluarga.

4. Ancaman pengangguran yang meningkat jumlahnya. Imbas lebih parah adalah kemungkinan munculnya TKI-TKI illegal yang justru susah untuk dilakukan pengawasan.

Lantas dengan kasus ini apa yang sebaiknya dilakukan?

Banyaknya kasus penganiayaan, pemerkosaan, penyiksaan bahkan pembunuhan yang menimpa TKI memang tengah menjadi sorotan. Bagai dua sisi, TKI memang tak salah kalau disebut sebagai pahlawan devisa. Namun, tak jarang TKI juga mencoreng martabat bangsa Indonesia karena dicap sebagai sumber daya manusia (SDM) yang tidak mengutamakan skill, alias hanya menjadi pembantu di luar negeri.

Hujan batu di negeri sendiri lebih enak dari pada hujan emas di negeri seberang, bisa jadi ada benarnya. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan solusi atas jutaan TKI, baik yang akan berangkat maupun yang sudah bertahun-tahun di luar negeri.

Jika saja, moratorium TKI akan benar-benar diberlakukan, pemerintah pun harus menyiapkan jalan keluarnya. Pembukaan lapangan kerja bagi kurang lebih 2,5 sampai 3 juta per tahun, tampaknya masuk akal untuk sementara ini.

Menanggapi isu panas TKI, Menakertrans Muhaimin Iskandar belum lama ini memang langsung memberikan pernyataan. Muhaimin menegaskan pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah kongkrit, misalnya pembukaan program-program kerja yang akan digalakkan terutama di wilayah basis rekrutmen seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah basis TKI itu dananya akan diambil dari hasil penghematan berbagai kementerian, mulai dari PU, Kemenakertrans, PNPM Mandiri, sektor kelautan, dan di berbagai sektor lainnya.

Pemerintah, lanjut Muhaimin, sebenarnya sudah mencanangkan program ini sejak lama, jai bukan reaksi belaka atas kasus pemancungan TKI. Bahkan, Muhaimin menargetkan, mulai 2017 tidak akan ada lagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirimkan ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Ia pun menyodorkan data bahwa jumlah yang bekerja ke luar negeri itu mencapai 5 juta, dan sebanyak 60%-nya adalah di bidang penata laksana rumah tangga. “Sehingga memang butuh waktu untuk sampai tingkat nol,” tukas Muhaimin.