Menteri Baru Malu (tapi Mau) Naik Gaji

Rencana pemerintah untuk menaikkan gaji Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II merupakan sebuah terobosan strategis, penuh pertimbangan sekaligus cerdas. Kenaikan gaji kali ini dianggap perlu karena selama lima tahun terakhir tidak ada kenaikan gaji sema sekali. Sementara di sisi lain, inflasi dan harga-harga kebutuhan sudah mengalami kenaikan yang cukup besar.
<B>Tidak Kompetitif</B>
Jika kita bandingkan gaji dan pendapatan presiden serta para pembantunya di Indonesia dengan gaji presiden direktur perusahaan asing di Indonesia termasuk rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan gaji dan pendapatan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka akan terlihat jauh lebih rendah. Dengan semakin besarnya beban tugas, tanggung jawab serta tantangan dari pekerjaannya, kita akan semakin terhenyak bahkan malu jika harus membandingkan dengan gaji dan penghasilan pejabat di negara kawasan, misalnya dengan gaji PM Singapura yang hampir lima kali lebih besar dari gaji Presiden AS. Tentunya sangat tidak adil apabila kita meminta presiden beserta pembantunya untuk dapat bekerja keras dan menaruh harapan setinggi bintang padahal mereka tidak mendapatkan imbalan dan kesejahteraan yang kompetitif baik secara internal dan eksternal. Kita tentu tidak ingin jika suatu saat nanti para menteri melakukan aksi mogok kerja karena mereka tidak (boleh) mendapatkan imbalan atau kesejahteraan yang kompetitif.
<B>Transparan dan Efektif</B>
Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang moderen adalah adanya transparansi atau keterbukaan. Kelemahan yang paling mendasar dari rencana kenaikan gaji kali ini justru karena pemerintah sangat minimal dalam melakukan komunikasi kepada publik. Kalaupun dilakukan komunikasi lebih bersifat reaktif dari pada proaktif. Pesan kunci yang harus disampaikan kepada masyarakat luas atau pembayar pajak adalah bahwa rencana kenaikan gaji kali ini sudah diperhitungkan dengan matang, seksama dan menyeluruh.
Di banyak negara maju, peran dan kontribusi manajemen kesejahteraan pegawai pemerintah sudah menjadi sebuah strategi yang tidak terpisahkan bagi suksesnya agenda pemerintah. Semakin efektif manajemen kesejahteraan pegawai pemerintah yang dijalankan, maka tingkat keberhasilan serta kinerja pemerintah yang bersangkutan akan semakin tinggi. Mereka sadar bahwa semua agenda kerja atau rencana yang dibuat dengan susah payah hanya akan terbuang percuma apabila eksekusi atau pelaksana birokrasi tidak mempunyai motivasi yang tinggi, etos kerja yang keliru serta semangat pengabdian yang kuat. Hal ini jusru menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah yaitu membuat strategi atau cetak biru dari manajemen kesejahteraan pegawai pemerintah moderen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program penguatan birokrasi aparatur negara.
<B>Alternatif</B>
Belajar dari kesuksesan negara maju dalam mengelola kesejahteraan pegawainya, maka pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini sebelum menerapkan kenaikan gaji untuk para menteri KIB II. Alternatif pertama adalah diberikannya kenaikan gaji secara berkala, terukur dan terencana. Kenaikan gaji secara berkala dengan ukuran dan rencana yang jelas akan meringankan beban anggaran negara, memastikan jenjang yang lebih kompetitif sekaligus dapat memenuhi rasa keadilan rakyat yang ingin melihat kinerja nyata dari para menteri terpilih sebelum mereka mendapatkan imbalan yang layak. Penerapan kenaikan gaji secara berkala ini perlu mendapatkan catatatn khusus yaitu kepada beberapa menteri yang terpilih kembali dari susunan kabinet sebelumnya serta menempati pos yang sama maka kepada mereka harus mendapatkan prioritas kenaikan gaji yang lebih awal dan tentunya menerima kenaikan dalam skala yang lebih besar dibandingkan menteri yang baru terpilih atau belum bekerja.
Presiden, wakil presiden dan menteri adalah jabatan khusus dengan masa kerja tertentu. Adalah sangat penting bagi pemerintahan di negara manapun untuk memastikan adanya kinerja yang konsisten dan berkelanjutan dari setiap individu yang telah terpilih. Untuk itu pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan skema bonus pada saat masa jabatan berakhir. Pemberian bonus pada akhir masa jabatan idealnya diberikan dalam jumlah yang cukup besar dan dilakukan secara terbuka. Bonus tersebut diberikan sebagai bagian dari bentuk imbal jasa terhadap kinerja dan kontribusi mereka selama lima tahun menjabat dengan jejak rekam yang baik.
Sudah saatnya pemerintah melihat manajemen kompensasi pejabat negara dalam kerangka yang lebih luas dan strategis yaitu bahwa seluruh pejabat negara termasuk didalamnya adalah Menteri harus ditempatkan sebagai para ’manajer’ pemerintah yang profesional, kompeten dan berkualitas sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa selama mereka bekerja akan mendapatkan imbalan serta penghasilan yang kompetiitif dan layak sesuai dengan besarnya beban tugas dan tanggung jawabnya. Tentunya kita tidak ingin mendengar anekdot klasik, ”<I>little-little to me, salary not up-up</I>” keluar juga dari mulut para menteri saat mereka menghadiri sidang kabinet.
(<I>Penulis adalah pengamat dan praktisi kompensasi</I>)