Mengelola Biaya Kesehatan era JKN-BPJS; mengancam hubungan industrial?

Komentar miring di media masa mendera BPJS-Kesehatan (JKN) di awal bulan pertama dan kedua 2014. Dari mulai jendral sampai rakyat jelata mengungkap kekecewaan layanan BPJS. Padahal dari 126 juta peserta JKN saat ini, baru 7 jutaan merupakan pekerja penerima upah beserta keluarganya. Bagaimana dengan 26 juta pekerja perusahaan yang belum bergabung pada saat diwajibkan mendaftar ke BPJS Kesehatan? Apakah menimbulkan grundelan (graviance) menjurus keresahan hubungan industrial?

Di samping biaya kesehatan yang memang selalu naik di atas inflasi setiap tahun, apakah kewajiban JKN menambah biaya kesehatan di perusahaan?

Menghadapi peningkatan biaya kesehatan karyawan dan regulasi, Human Resources Development di perusahaan bertanggung atas dua aspek. Pertama adalah agar anggaran kesehatan yang digunakan dapat optimal meningkatkan derajat kesehatan. Kedua, dengan menggunakan methode pembiayaan apapun harus bisa terhindar dari keluhan-grundelan  (graviance), ketidaknyamanan pekerja. Tujuannya agar membangun hubungan industrial yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

JKN secara bertahap diwajibkan bagi seluruh perusahaan. Bahkan BUMN dengan lebih dari dua juta karyawan diamanatkan oleh Deklarasi Sukabumi, November 2013 (dipimpin Meneg.BUMN) sudah bergabung dalam JKN paling lambat akhir 2014. Mengantisipasi kebijakan itu, berikut tiga aspek strategis yang harus dirumuskan dan dipahami manajemen dan pekerja.

Pertama adalah harus dipahami persamaan dan perbedaan antara yang saat ini didapat pekerja berdasarkan peraturan perusahaan, dan bandingkan dengan JKN. Kedua, adakah batasan dalam bentuk jumlah manfaat berdasarkan jenis layanan ataupun akumulasi manfaat yang digunakan. Dan ketiga apakah akan ada perubahan dalam prosedur, tahapan dan tingkatannya?

Contoh seperti yang dikeluhkan oleh ex peserta Askes (TNI, PNS, Pensiunan). Mereka dikabarkan mengalami gangguan kenyamanan saat ngantri dokter dan mendapat obat. Selama ini untuk penyakit tertentu seperti kencing manis boleh mendapat obat untuk sebulan, dalam JKN diberikan 10 hari. Memang maksudnya adalah untuk evaluasi, monitor, tetapi bagi pasien merupakan perubahan besar.

Untuk mangatasi kasus di atas, berbeda antara ex ASKES, dengan perusahaan yang akan mendaftar JKN-BPJS Kesehatan. Untuk perusahaan, HRD silahkan mempelajari empat kelompok koordinasi manfaat yang diatur dalam JKN. Dengan titik tolak itu, HRD dapat memberikan beberapa alternatif kepada manajemen. Yang dimasukkan ke dalam alternatif harus membuat manajemen patuh (comply) pada regulasi dan tidak menimbulkan keresahan karyawan. Yang terakhir namun terpenting adalah dalam koridor budget perusahaan.

Berikut contoh lain. Seorang pasien pasca operasi batu empedu di Rumah Sakit di Jakarta, memerlukan dua jenis obat (petidine dan nexium) untuk mengatasi rasa nyeri pada perut usai operasi. Tapi obat itu tidak ada dalam INA-CBG’s (1), sehingga dokter menolak menuliskan resepnya (2) untuk  mendapatkan obat di luar. * dikutip dari media.

Berkaca dari pengalaman-pengalaman di atas, HRD sebaiknya mengantisipasi menjelang memenuhi kewajiban mendaftar JKN-BPJS. Tentu saja ada solusinya, dan sebaiknya dikonsultasikan secara professional di antaranya pada BPJS atau konsultan asuransi.

 

Odang Muchtar, Praktisi Jaminan Sosial & Asuransi Jiwa.

Ikuti Event: JKN-BPJS Akan Ke mana Setelah Pemilu 2014?

Tags: ,