Inkompetensi Adalah Bencana Bagi Banyak Orang

Baru-baru ini saya makan di salah satu restoran tempat pameran yang terbesar dan terkemuka di Jakarta. Sudah menjadi kebiasaan saya jika masuk ke restoran yang baru saya kenal maka saya akan memesan makanan yang paling standard untuk sebuah restoran yaitu sepiring nasi goreng karena menurut saya nasi goreng adalah makanan standard untuk restoran Indonesia. Jika suatu restoran tidak mampu memasak nasi goreng dengan enak maka kemungkinan besar menu-menu lainnya juga tidak enak.

Ternyata pada hari itu nasi goreng yang saya pesan di restoran tersebut jauh sekali dari standard enak bahkan jika dibandingkan dengan nasi goreng kaki lima yang biasa saya makan. Agak mengherankan untuk saya karena di tempat yang begitu strategis dan sangat berpotensi untuk berjualan, restoran tersebut menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa merekrut juru masak handal yang mampu menyajikan sekedar nasi goreng yang enak bagi pelanggannya. Karena di tempat tersebut hanya restoran ini yang ada maka dengan sangat terpaksa banyak konsumen yang harus makan nasi goreng berharga mahal dengan rasa yang tidak karuan tersebut. Bisa dihayati bagaimana rasanya konsumen harus pasrah untuk terpaksa makan di restoran tersebut karena tidak memiliki alternatif pilihan tempat untuk makan lainnya.

Rasanya di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai keadaan yang serupa di sekitar kita, begitu banyak kesempatan yang datang ke organisasi atau ke seseorang yang tidak kompeten dan begitu banyak “keterpaksaan” yang terjadi di organisasi dan seperti yang mudah kita duga maka yang harus menanggung akibatnya adalah si konsumen dan rakyat banyak, apalagi jika organisasi tersebut melakukan sebagian besar pelayanan publik dan hampir dapat dikatakan mendapatkan kesempatan untuk melakukan monopoli dalam berbagai hal yang bersifat pelayanan publik (tidak perlu saya jelaskan dengan detail organisasi-organisasi mana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di negara kita), maka dapat kita bayangkan bahwa inkompetensi ini akan menjadi bencana bagi banyak orang.

Maka jika kita cermati, dapat kita urai bahwa bagitu banyak inkompetensi dan paksaan-paksaan yang terjadi dalam kehidupan berorganisasi kita sehari-hari. Begitu banyak inkompetensi yang dipaksakan masuk dari sistem seleksi atau pemilihan pemegang jabatan di organisasi yang sengaja diakali dan dikalahkan dengan faktor “kolusi” , “nepotisme”, atau “kekuatan uang”, sehingga jangan heran jika setiap hari kita menghadapi pejabat yang tak layak menjadi pejabat, anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang tak layak, penegak hukum yang tak layak, karyawan pelayanan publik yang tak layak dan tidak memiliki jiwa melayani, begitu seterusnya hingga office boy atau petugas kebersihan yang tak layak.

Kita sadari bersama bahwa negara kita sedang bangkit untuk melakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan sistem penataan SDM dan sistem ke-SDM-an.  Pemerintah pun berusaha menghilangkan KKN, membangun persyaratan jabatan, hingga terobosan-terobosan tender jabatan yang dilakukan jajaran Pemda DKI seperti salah satunya inisiatif yang dilakukan oleh Jokowi maupun terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pak Dahlan Iskan yang mulai melakukan usaha untuk menyerap spirit arah keterbukaan dan transparansi dengan memakai pihak-pihak assessor independent untuk melakukan assessment terhadap kandidat Direksi di BUMN. Semuanya tentunya dengan dasar tujuan agar pemerintah dapat melakukan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.

Di sisi lain, negara kita pun dihadapkan kepada ketidakjelasan standard-standard kompetensi jabatan terutama untuk pejabat pelayanan publik yang perlu segera dibenahi dengan sangat serius. Kita menyadari bahwa masalah ini telah berakar lama dan panjang dalam perjalanan sejarah organisasi di Indonesia, sehingga dapat kita bayangkan seorang pejabat yang tidak kompeten tentunya akan salah melakukan seleksi atau promosi kepada kandidat lainnya yang juga tidak kompeten sehingga organisasi akan semakin dipenuhi oleh karyawan-karyawan yang tidak kompeten. Jika ini terjadi di semua lini organisasi di Indonesia maka tidak heran bahwa negara kita pun akan sulit untuk memiliki kemampuan untuk berkompetisi di era globalisasi ini, jadi jangan bermimpi menjadi global player kalau keadaan ini terus kita biarkan terjadi.

Untuk itu saya mengajak kita semua untuk tidak bersikap pasrah dan apatis, melainkan bersikap kritis dan aktif dalam memberikan kontrol sosial terhadap kualitas para pejabat pelayanan publik maupun organisasi swasta yang melayani publik dan juga tentunya sebagai praktisi SDM ikut mendorong terjadinya sistem seleksi dan proses SDM yang professional di semua lini organisasi. Rajinlah menuliskan opini, menuliskan tweet atau BBM atau memberikan kritikan secara langsung untuk melawan inkompetensi kepada semua layanan publik atau pun kepada organisasi tempat Anda bekerja.

Maka saya pun memilih untuk bersuara dan bersikap “cerewet” mendatangi manajer restoran untuk melakukan ritual keluhan terhadap hak saya untuk sekedar mendapatkan nasi goreng yang layak. Selamat berperang melawan semua inkompetensi…!

 

*) Penulis adalah Senior Partner pada People Consulting

 

Tags: