100 Hari Gubernur Jakarta – What Got You Here Won’t Get You There*

Yurizal Firdaus2

Banjir di Jakarta sungguh kenyataan yang ironis. 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu kita pernah mengalaminya. Namun, yang paling menyakitkan adalah kita kembali tak berdaya kali ini. Sungguh suatu kegelisahan yang amat dalam, ketika mendapati kenyataan bahwasanya kita belum juga menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara tuntas hingga hari ini.

Sudah terlalu banyak analisa yang dipublikasikan mengenai dampak kerugian ekonomi akibat banjir (dan saya tidak berminat untuk menambahkannya). Ratusan ahli, mulai dari pakar transportasi, insinyur sampai politisi pun (anggap saja) sudah coba memberikan masukan dan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sekian triliun uang pembayar pajak digelontorkan untuk proyek Kanal Banjir Timur & Barat, yang oleh para pemimpin ibukota terdahulu dianggap sebagai satu-satunya solusi mujarab mengakhiri penderitaan ini. Faktanya, proyek tanggul yang dibiayai melalui pungutan pajak masyarakat tersebut justru jebol di salah satu titik paling kritikal (Latuharhari) yang menyebabkan jalur transportasi kereta komuter menuju bisnis distrik ibukota lumpuh. Air terus menggenangi jalan-jalan protokol yang notabene merupakan urat nadi pergerakan ribuan pekerja dan pembayar pajak lainnya.

Lupakan sejenak masalah sosial lain seperti sulitnya mengajak warga yang tinggal di bantaran kali ciliwung untuk pindah. Atau, sulitnya membangun budaya bersih serta membuang sampah pada tempatnya. Semua hal tersebut memiliki kontribusi yang membuat kompleksitas penyelesaian masalah menjadi semakin rumit, karena berhubungan dengan membangun kesadaran masyarakat luas.

Mari kita berbicara mengenai gaya kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan oleh orang yang dipilih masyarakat untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Sebagai Gubernur DKI yang baru saja dipilih 100 hari yang lalu, Jokowi diharapkan menjadi ‘sang pembawa perubahan.’ Dalam definisi Marshall Goldsmith (dalam bukunya What Got You Here Won’t Get You There, 2007) Jokowi bisa dikategorikan sebagai jenis pemimpin yang meraih posisi kepemimpinannya di luar pakem umum dan memperkenalkan ‘new political roadmap.’ Dan itulah kekuatan sesungguhnya yang dimiliki oleh para pemimpin yang dilahirkan melalui ‘new roadmap’ ini. Jokowi yang kita ketahui, terlahir sebagai masyarakat biasa, bekerja sebagai seorang pengusaha mebel dan tidak memiliki akses politik atau jaringan apapun. Seseorang yang melalui proses ‘kerja alamiah’ ini jika berhasil dan menjadi pemimpin publik akan membawa serta karakter tersebut, seperti etika kerja yang baik dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya dalam gaya kepemimpinannya. Sungguh hal yang (paling tidak hingga hari ini) bisa kita lihat secara nyata di lapangan.

Namun demikian, etika kerja yang baik dan dedikasi tinggi saja tidak cukup bagi seorang pemimpin untuk membawa perubahan skala besar ke level berikutnya. Goldsmith menulis ada 20 perilaku kepemimpinan lainnya yang harus diperhatikan oleh para pemimpin agar dapat lebih efektif dalam memimpin. Khusus dalam konteks Gubernur baru DKI permasalahan Jakarta yang begitu kompleks, saya merasa perlu untuk menyampaikan 2 hal saja yang bisa menghalangi langkah seorang Jokowi untuk membawa perubahan ke level berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat terlalu banyak alasan (making excuse).

Hal ini bisa diamati jika terjadi sesuatu masalah yang serius, maka tindakan yang diambil dapat berupa secara terang-terangan menyalahkan pihak lain atau juga menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Beberapa pernyataan terakhir dalam kasus jalan tol dalam kota bahwa proyek ini sudah ‘setengah main’ memberi pesan ketidakberdayaan seorang Jokowi yang diharapkan mampu melakukan sesuatu yang benar dan memang semestinya harus dilakukan bagi kepentingan masyarakat luas yang pro transportasi masal. Jokowi, (mungkin) pada akhirnya tunduk tak berdaya di hadapan kepentingan ‘lainnya.’ Keberhasilan Jokowi terpilih dengan suara terbanyak tidak lepas dari keberhasilannya memobilisasi tidak hanya suara ‘wong cilik’ namun juga ‘kelas menengah dan profesional’ yang selama ini kita kenal sebagai pemilih mengambang dan apatis terhadap politik dengan harapan Jakarta yang lebih baik. Ketidaksabaran agar Jakarta dapat segera lepas dari kondisi yang memprihatinkan dan ingin mendapat solusi yang tegas dan segera adalah harapan yang dibebankan kepada duet pemimpin baru ini. Kita akan dapat menilai secara lebih obyektif pada tahun-tahun ke depan bagaimana Jokowi bersikap terhadap isu-isu kontroversial lainnya.

2. Mengakomodasi terlalu banyak hal (adding too much value)

Dengan kecenderungan seakan-akan ingin memberi kontribusi baru terhadap kajian atau solusi yang tertunda eksekusinya, saya mengkhawatirkan Jokowi terjebak kepada keinginan untuk mengakomodir semua kepentingan dalam proyek-proyek untuk kepentingan publik. Salah satu contohnya adalah, daripada membatalkan keputusan pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota, Jokowi berusaha mengakomodirnya dengan mempersyaratkan pembangunan halte bus di ruas jalan tol tersebut. Dengan gaya kepemimpinan semacam ini, Jokowi perlu mengetahui bahwa beliau tanpa disadari sedang mereduksi kehendak sebagian besar masyarakat untuk memperoleh pelayanan transportasi publik yang lebih tertata dan berorientasi jangka panjang. Saya sebenarnya sungguh ingin tahu, dengan menggunakan jumlah dana yang sama untuk membangun jalan tol tersebut, inovasi baru apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi publik di ibukota sehingga benar-benar memudahkan mobilisasi dan pergerakan jutaan warga dalam menjalankan aktivitasnya. Saya berharap kajian dari para pakar tata kota (Sdr. Marco dkk (Marco Kusumawijaya-red)) atau hal krusial lain yang muncul dari public hearing beberapa waktu yang lalu dapat memperluas perspektif Jokowi dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya, memfasilitasi hal-hal tidak esensial yang seakan-akan sudah menunjukkan keberpihakan dan berusaha merangkul seluruh kepentingan.

Terlepas dari pendapat saya di atas, Jokowi memang telah berhasil menempatkan dirinya sebagai figur yang merakyat, kebapakan, berdedikasi dan apa adanya. Itu memang modal penting dan kelebihan beliau untuk dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan. Namun, itu saja tidak cukup. Sekarang saatnya mengawal perjalanan kepemimpinan Gubernur baru untuk 5 tahun ke depan, karena pola pikir serta kesadaran masyarakat banyak perlu terus digugah dan perubahan yang jauh lebih besar perlu segera diwujudkan. Satu hal yang pasti, penting bagi seorang Jokowi dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya untuk segera menyadari, bahwa What Got You Here Won’t Get You There, Pak Gubernur.

 

* Kutipan dari salah satu judul buku mengenai kajian gaya kepemimpinan yang ditulis oleh seorang ‘executive coach’ – Marshall Goldsmith; What Got You Here Won’t Get You There; 2007.

 

Tags: , , ,