MOST POPULAR
Latest News
Hubungan Karyawan Klinik HR Praktis Konsultasi

Apakah SP Perlu Disertai Tanda Terima?

Sebaiknya pemberian Surat Peringatan (SP) kepada karyawan disertai dengan tanda terima karena konsekuensinya cukup serius, yakni bisa sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan demikian, ketika terjadi PHK dan terjadi perselisihan, karyawan tidak dapat berkelit bahwa ia tidak menerima SP. Karyawan yang di-PHK setelah SP3 sesuai UU 13/2003 Pasal 161 berhak mendapatkan: uang pesangon sebesar 1 [...]

Hubungan Karyawan Klinik HR Praktis Konsultasi

Apakah Karyawan Masih Bisa Dipidanakan Setelah di-PHK?

1. Masalah tindak pidana masuk dalam ranah/domain hukum pidana. Tindak pidana yang dilakukan seseorang hanya dapat hapus bila pelaku tindak pidana meninggal dunia, daluwarsa, atau pengaduan dicabut (untuk tindak pidana yang termasuk delik aduan). 2. PHK adalah hal lain. Pelaksanaan PHK tidak dapat menghalangi/meniadakan proses pidana.

Compensation & Benefit Klinik HR Praktis Konsultasi

Bagaimana Menghitung Pesangon untuk Direksi?

1. Perusahaan yang berbadan hukum (PT) memiliki tiga organ yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris. Tugas Direksi adalah melakukan pengurusan operasional perusahaan. (UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). 2. Untuk mengurus perusahaan, Direksi tidak dapat melakukannya sendiri oleh karena itu Direksi dalam Anggaran Dasar PT diberikan kewenangan untuk mengangkat pekerja dan memberhentikan. Hubungan hukum antara [...]

Compensation & Benefit Klinik HR Praktis Konsultasi

Uang Makan Dihapus dari Komponen Upah Lembur, Bolehkah?

1. Pembaharuan PKB dilakukan melalui perundingan kedua Tim Perunding yaitu Pengusaha dan Serikat Pekerja. Dalam teknik Negosiasi dikenal dengan istilah trade off yang artinya adalah bahwa kedua pihak melakukan pertukaran atas materi/item yang dirundingkan. 2. Perusahaan keberatan menaikkan komponen makan karena berdampak pada kenaikan upah lembur, namun sebagai gantinya perusahaan memberikan kompensasi tunjangan pendidikan dengan syarat [...]

Hubungan Karyawan Klinik HR Praktis Konsultasi

Mediasi Tak Capai Kesepakatan, Apa yang Harus Dilakukan?

1. Ketika dalam mediasi ternyata para pihak tidak mencapai kesepakatan, Mediator wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak. Tapi, namanya juga "anjuran", jadi salah satu atau para pihak bisa tidak menyetujuinya. Jadi, dokumen yang dikeluarkan bukan "putusan". Mediator tidak berwenang memutus perkara. 2. Dalam waktu 10 hari kerja setelah para pihak menerima anjuran tertulis, dan salah [...]

Compensation & Benefit Klinik HR Praktis Konsultasi

Apakah Karyawan Harian Berhak atas THR?

1. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 (satu) bulan. Dalam hal pekerja bekerja 21 hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Kepmanakertrans No 100 tahun 2004). 2. Pengusaha wajib memberikan THR kepada [...]