Waspadai Rekrutmen Pejabat Publik

Proses seleksi dan rekrutmen pejabat publik merupakan wilayah yang abu-abu. Selain sarat kepentingan politik, juga masih kental didominasi para pencari kerja atau mereka yang hanya memburu previllage. Hal ini masih diperparah oleh panitia seleksi yang tidak berkompeten untuk melakukan rekrutmen.

Banyaknya kasus atau skandal beruntun yang melibatkan pejabat publik belakangan ini, tak lain adalah produk dari kelemahan sistem rekrutmen yang berlapis-lapis semacam itu. Sosiolog Imam B Prasodjo dan guru besar FISIP UI Eko Prasojo menggambarkannya dengan ungkapan “garbage in, garbage out”. Alias, masuk sampah, keluar sampah.

Dicontohkan, ada figur yang memiliki rekam jejak diragukan bisa terpilih sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, ada yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum.”Tak sedikit anggota DPR yang terlibat dalam perekrutan adalah produk pengaderan yang gagal dari partai politik. DPR yang sekarang bahkan hasil pemilu yang penuh kecacatan.

DPR sendiri institusi yang sangat korup. Bagaimana dari rekrutmen institusi seperti ini bisa diharapkan muncul pejabat publik yang independen, profesional, dan berintegritas moral tinggi?” Demikian Kompas menyimpulkan pendapat Imam dan Eko.

Rekrutmen di BPK

Ekonom Faisal Basri mengingatkan untuk mewaspadai seleksi dan rekrutmen para calon ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tengah berlangsung sekarang ini. Seleksi yang sifatnya terbuka membuat siapa pun bisa mendaftar. Termasuk, sejumlah anggota Komisi XI DPR yang masih aktif.

Adanya sejumlah anggota DPR yang masuk daftar seleksi membuat rekrutmen ini sama saja dengan DPR memilih DPR. ”Ini sangat berbahaya,” Faisal mengingatkan seraya menambahkan, ada sejumlah nama yang selama ini dinilai memiliki rekam jejak tidak bersih di institusi yang mereka pimpin sebelumnya juga masuk daftar seleksi.

Selain itu, nuansa mencari pekerjaan juga masih kental, terlihat dari adanya calon yang berusaha masuk setelah ia kalah bertarung dalam perebutan kursi jabatan politik. ”Jangan jadikan BPK pelabuhan setelah pensiun. Kita harus menjaga spirit BPK agar tetap prima, bukan jadi persinggahan mereka yang ibaratnya sudah dalam law of diminishing return,” ujar dia.

Untuk meminimalisasi hal yang tak diinginkan, menurut Faisal, panitia seleksi harus diperkuat. Demikian pula mekanisme seleksi sehingga yang diserahkan panitia seleksi kepada DPR benar-benar yang terbaik. “Persoalannya, orang-orang terbaik di masyarakat juga malas mendaftar jadi anggota komisi independen, antara lain karena gaji kecil. Banyak yang memilih bertahan di kampus,” kata dia.

Kegagalan

Kendati sistem rekrutmen berperan besar dalam kegagalan menjaring pejabat publik berkualitas dan berintegritas (moral) tinggi, Eko dan Imam sependapat, kesalahan tak bisa sepenuhnya ditimpakan pada proses rekrutmen di DPR. Imam menggambarkan situasi sekarang ini seperti ”maju kena mundur kena”.

Kualifikasi yang dituntut dari para calon pejabat publik adalah memiliki pengalaman, berkompetensi, mempunyai rekam jejak baik, berintegritas, dan independen. Khusus KPK, idealnya calon tidak berasal dari kepolisian atau kejaksaan karena kedua institusi ini telanjur lekat dengan predikat korup. KPK dibentuk karena sudah tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada institusi-institusi penegak hukum tersebut.

Namun, dalam jaringan birokrasi yang korupsinya sudah sistemik, hampir tidak mungkin ditemukan figur berpengalaman yang bebas dari korupsi, sementara orang baru umumnya belum berpengalaman. Kalaupun calon yang terjaring bersih, dia akan berhadapan dengan lingkungan sistem yang korupsinya sudah sangat kronis.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi radikal sistem keadministrasian negara, dan reformasi budaya menyangkut perubahan paradigma budaya kerja, mindset dan perilaku dari penyelenggara negara, baik di legislatif maupun eksekutif, dari budaya aji mumpung dan menguasai, menjadi melayani. Reformasi birokrasi sejauh ini belum menyentuh persoalan hakiki, baru sebatas perbaikan gaji (remunerasi).

Tags: