Upah Minimum dan Outsourcing Masih Jadi Isu Utama Hari Buruh

Upah minimum yang dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dan praktik outsourcing yang dianggap menimbulkan ketidakpastian kerja masih menjadi isu utama yang diteriakkan dalam berbagai unjuk rasa memperingati Hari Buruh yang berlangsung dua hari, Rabu (30/4) dan Kamis (1/5). Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan Hari Buruh atau May Day, ribuan pekerja turun ke jalan di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Secara umum, seperti dilaporkan berbagai media massa cetak dan eletronik, demo berlangsung damai.

Para buruh yang tergabung dalam berbagai asosiasi dan federasi melakukan pawai kendaraan bermotor dengan tertib. Mereka meneriakkan aneka tuntutan, di antaranya kondisi upah yang bahkan nyaris tidak mampu menutupi kebutuhan paling pokok, yakni makan. Para buruh juga memprotes maraknya perlakuan buruk terhadap buruh yang dinilai semakin sistematis seiring menguatnya kapitalisme dan melemahnya kontrol pemerintah. Disebutkan, perlakuan buruk itu antara lain upah kecil, tidak layak dan di bawah standar kebutuhan riil.

Di samping itu, disebutkan pula bahwa masih ada dan tak jarang muncul tindakan dari pihak pengusaha yang bersifar menekan atau intimidasi, pemecatan buruh tanpa pesangon, serta buruh tanpa jaminan kesehatan dan tanpa penjenjangan karier.
Makin maraknya praktik penempatan tenaga kerja dari luar atau outsourcing dan sistem pekerja kontrak juga menjadi sorotan para buruh. Seperti disuarakan pada demo Hari Buruh tahun lalu, kali ini mereka tetap menuntut praktik-praktik tersebut dihapus karena dinilai tidak memberi kepastian masa depan bagi pekerja.

Indeks Daya Beli dan Persepsi Pekerja

Sehari menjelang Hari Buruh, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) merilis laporan indeks daya beli dan indeks persepsi pekerja yang diperoleh dari hasil survei atas 910 orang pekerja dengan tingkat upah di bawah Rp 1 Juta hingga di atas 15 juta per bulan di Jakarta, Medan, Surabaya dan Bandung.

Indeks daya beli menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi inti, seorang pekerja lajang yang mengontrak rumah membutuhkan biaya minimum Rp 1,82 juta per bulan. Menurut Presiden OPSI Yanuar Risky, angka tersebut jelas defisit bagi pekerja karena rata-rata upah minimum yang ditetapkan di empat kota tersebut Rp 900.000 per bulan.

Ditegaskan, untuk memenuhi konsumsi inti, lajang yang mencicil rumah membutuhkan upah minimum Rp 1,41 juta per bulan. Sementara pekerja berkeluarga yang mencicil rumah membutuhkan upah minimum Rp 3,12 juta sebulan.Indeks daya beli tersebut menunjukkan, upah minimum yang ditetapkan di keempat kota tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan riil minimum. Untuk menutup defisit, rata-rata pekerja berutang kepada koperasi karyawan, kartu kredit, keluarga lain, serta melakukan usaha lain seperti gadai barang dan berhemat.

Penggunaan kartu kredit dilakukan lebih banyak oleh responden berpendapatan antara Rp 3 juta dan Rp 5 juta per bulan. ”Tetapi, survei juga menemukan, ada juga pekerja berpendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan yang mengandalkan kartu kredit untuk berutang demi konsumsi inti,” kata Yanuar seperti dikutip Kompas.

Survei yang dilakukan atas kerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) itu juga mengukur indeks persepsi pekerja. Pada indeks ini tergambarkan ekspektasi pekerja untuk memiliki tempat tinggal, memenuhi kebutuhan transportasi, pangan, kesehatan, pendidikan, kepastian kerja, dan jaminan sosial.

Indeks terendah terdapat pada ekspektasi terhadap kepastian kerja, disusul pemenuhan kebutuhan rumah tinggal. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Januari-April 2008 itu, Yanuar mengingatkan, kenaikan harga pangan dan biaya transportasi akan sulit ditanggung pekerja.

Tags: