Tolak Teken Surat PHK, 5 Karyawan Freeport Digugat Perusahaan

PT Freeport Indonesia menggugat lima karyawan yang dipecatnya lantaran mereka menolak menandatangi surat pemecatan tersebut. Karyawan ngotot tidak mau menandatangani surat PHK karena menganggap kompensasi yang ditawarkan perusahaan kurang.
Menurut Kuasa Hukum PT Freeport Kemal Siregar, dari 67 orang yang di-PHK, 62 orang menerima pemecatan mereka. Namun, lima orang lainnya menolak. Mereka (yang menolak) menganggap besarannya kurang. Tapi, kami merasa sudah memberikan sesuai yang ditetapkan dalam UU.”
Hal itu dingkapkan Kemal usai persidangan pertama gugatan Freeport di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (14/4/2009). Berdasarkan berkas gugatan yang diajukan PT Freeport Indonesia dengan nomor perkara 84/PHIG/2008/P.JKT.PST yang didaftarkan pada 19 Maret 2009, lima orang yang dituntut adalah Sri Handayani, Fitri Nurhayati, Raden Purnomo Tejo, Abdul Halim Sandere dan Adrid Indaryanto.
Empat tergugat yang disebut pertama meminta 10 kali lipat dari total uang kompensasi yang akan diberikan Freeport ditambah satu tahun fasilitas kesehatan. Sedangkan, Adrid Indrayanto meminta Rp 1,5 miliar. “Mereka meminta itu karena besaran tersebut merupakan potensi pendapatan yang seharusnya mereka terima kalau tetap bekerja di Freeport sampai mereka pensiun,” ujar kuasa hukum karyawan Freeport Bibit Gunawan kepada wartawan di lokasi yang sama.
Selain itu Freeport juga menuntut agar para tergugat membayar biaya perkara. Tim pengacara PT Freeport Indonesia menilai, pembelaan lima karyawan yang digugatnya ( yang antara lain mempersoalkan tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dari perusahan mengenai PHK tersebut) tidak beralasan. Pasalnya UU Tenaga Kerja tidak mengatur mengenai kapan perusahaan harus mensosialisasikan pemecatan.
“Undang-undang tidak menyebutkan harus ada pemberitahuan minimal berapa hari dulu sebelum pemecatan dilakukan,” ujar Kemal. Menurut dia, alasan perusahaan melakukan PHK tak lain krisis keuangan global. Beragam cara efisiensi sudah dilakukan, termasuk mediasi. Namun, perusahaan tetap harus mengambil langkah terakhir yaitu PHK.
Namun, 67 karyawan Freeport yang menjadi korban PHK pada 10 Desember 2008 kemudian merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh perusahaan. Pasalnya, menurut mereka, PHK dilakukan secara sepihak tanpa adanya izin dari Depnaker dan tanpa sosialisasi. Dalam perkembangannya, perusahaanlah yang kemudian justru menggugat karyawan korban PHK tersebut karena mereka meminta tambahan 4 kali gaji di luar yang sudah ditetapkan UU Tenaga Kerja.

Tags: ,