Tiga Perusahaan Tambang Nasional PHK 255 Karyawan

Sebanyak tiga perusahaan nasional yang bergerak di bidang pertambangan umum akan melakukan PHK terhadap karyawan, total mencapai 255 orang pada 2009 nanti. Pengurangan tenaga kerja ini terpaksa dilakukan sebagai dampak turunnya harga komoditi dan krisis ekonomi global.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Sutisna Prawira dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta, Kamis (17/12/2008). Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Freeport Indonesia (Papua), PT Galuh Cempaka (Kalimantan Sekatan) dan PT Agincourt (Sumatera Utara).

Freeport akan memangkas 75 karyawannya menyusul turunnya harga tembaga dunia. Sedangkan PT Galuh akan mem-PHK 80 karyawan akibat turunya harga intan dunia. Sementara, 100 karyawan Agincourt akan mengalami nasib yang sama karena perusahaan menunda sejumlah kegiatan akibat krisis global.

Berkebalikan dengan subsektor pertambangan umum yang terpaksa melakukan PHK, di subsektor migas dan ketenagalistrikan justru akan menyerap cukup banyak tenaga kerja tahun depan. Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja di sektor energi diperkirakan mencapai 148.900 orang.

“Sub sektor migas diperkirakan akan menyerap 56.650 orang atau 38% dari total penyerapan tenaga kerja, dan sisanya sub sektor kelistrikan akan menyerap 92.250 orang,” rinci Sutisna.

Pembangunan Infrastruktur

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Rabu (17/12) mengatakan, pemerintah harus segera mengoptimalkan momentum tahun anggaran baru untuk mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur baru. Seperti telah diketahui, pemerintah bertekad mempercepat pembangunan infrastruktur agar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa krisis, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Lapangan kerja itu dibutuhkan untuk menampung 2,5 juta angkatan kerja baru yang muncul setiap tahun ditambah 500.000 korban pemutusan hubungan kerja akibat industri manufaktur kolaps tahun 2009. Sofjan berharap, semua proyek infrastruktur harus sudah mulai berjalan pada awal Januari 2009. Pemerintah daerah pun diharapkan bisa melakukan hal serupa. Sebab, krisis global membuat dunia usaha kini lebih banyak berharap pada belanja modal pemerintah untuk menggerakkan sektor riil.

Menurut Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Yanuar Rizky, optimalisasi sektor riil lewat pembangunan infrastruktur merupakan langkah konkret menyelamatkan Indonesia dari krisis. Yanuar mengusulkan agar pemerintah menerbitkan obligasi ritel yang fokus terhadap pembangunan sektor riil yang menyerap tenaga kerja massal, misalnya obligasi irigasi atau jalan raya.

Tags: