Tak Puas dengan Pesangon, Eks Karyawan Bank IFI Akan Tuntut LPS

Mantan karyawan Bank IFI berencana menempuh jalur hukum melalui sebuah tim yang mereka bentuk untuk menghadapi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka tidak puas dengan besaran pesangon yang telah dibagikan.

“Kami menuntut mereka juga membayar uang masa kerja dan lain-lain,” ujar perwakilan tim yang juga eks Kepala Divisi IT dan Pengembangan Operasional Bank IFI Akmal Yahya kepada wartawan di Kantor Pusat Bank IFI, Plaza ABDA, Jakarta, Senin (1/06/2009). Tim yang diberi nama TIM 7 tersebut merupakan perwakilan segenap karyawan eks Bank IFI yang terkena PHK, menyusul dilikuidasinya bank tersebut oleh pemerintah. Tim terdiri atas beberapa eks kepala divisi dan bagian treasury.

Akmal menjelaskan, LPS hanya membayarkan uang pesangon dengan potongan pinjaman-pinjaman. Padahal, dalam surat persetujuan yang ditandatangani oleh pihak manajemen, disepakati pembayaran pesangon sebanyak 2 kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK), sejumlah Rp 15 miliar.

Dalam PMTK tersebut terdiri dari tuntutan uang PHK, yakni:

1. Uang Pesangon

2. Uang Jasa

3. Uang lain-lain (15 persen dari pesangon dan jasa), uang kesehatan, perumahan dll.

“Mereka hanya menggunakan dasar Undang-undang LPS, padahal Undang-undang Ketenagakerjaan mengharuskan juga mereka membayar uang masa kerja dan lain-lain,” tambah Akmal seperti dikutip DetikFinance.Namun kenyataannya, uang pesangon yang dibayarkan tidak sesuai kesepakatan. Pada pembayaran pesangon tahap pertama, Jumat (29/5/09) lalu, manajamen hanya membayarkan pesangon tanpa uang jasa, yang dikurangi juga pinjaman-pinjaman.

Jumlah total uang pesangon yang dibayarkan oleh LPS pada tahap pertama itu sekitar Rp 2-3 miliar, diambil dari kas Bank IFI sendiri. Dan, karena masih dipotong pinjaman karyawan, maka jumlah yang benar-benar diberikan hanya sedikit. Ia memperkirakan, jumlah tuntutan ke LPS bernilai sekitar Rp 4,5 miliar hingga Rp 5,5 miliar.

Dalam hemat Akmal, tuntutan sebesar itu bisa dibayarkan dari rekening IFI di Bank Mandiri yang berjumlah Rp 7 miliar, atau simpanan IFI di giro wajib minimum Bank Indonesia yang jumlahnya sekitar Rp 4,5 miliar. “Tidak harus ditalangi oleh Lembaga Penjamin, karena uang IFI sendiri sebetulnya masih ada,” kata dia.

Tags: ,