Survei: Faktor Komitmen, Kunci Keberhasilan Outsourcing

Tahukah Anda apa sebenarnya bisnis inti dari perusahaan multinasional semacam Nike atau Adidas? Bisa ditebak, mayoritas masih menjawab bahwa kedua perusahaan tersebuat adalah produsen pembuat sepatu. Benarkah demikian?

Tidak salah memang kalau Nike maupun Adidas terlanjur memiliki brand yang sudah menancap kuat sebagai pembuat produk-produk alat olahraga, salah satunya sepatu. Namun, selidik punya selidik, perusahaan tersebut telah lama mengklaim bahwa dirinya adalah sebagai perusahaan perancang atau desain alat-alat olahraga, bukan lagi sebagai produsen.

Sedangkan proses produksi pembuatan sepatu hasil desain Nike atau Adidas telah diserahkan kepada pihak ketiga atau ditangani oleh perusahaan lain. Dalam hal ini Nike dan Adidas meng-outsourcing-kan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak penerima outsourcing. Sehingga, jika terjadi persoalan dengan internal perusahaan seperti demo buruh dan lain sebagainya, secara hukum Nike dan Adidas tidak bisa dituntut.

Bahasan ini mengemuka saat berlangsung diskusi fenomena alihdaya di Kampus Universitas Gajah Mada (UGM)Jakarta, 5 Oktober 2011. Menurut dosen UGM Ridwan Saptoto, Psi, MA, kasus Nike dan Adidas adalah salah satu persoalan alihdaya yang cukup menonjol di tanah air.

Ridwan lantas mengingatkan istilah outsourcing atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alihdaya memiliki pengertian sebagai pengalihan atas sebagian atau seluruh pekerjaan dan/atau wewenang kepada pihak luar untuk mendukung strategi pemakai jasa baik secara pribadi, perusahaan maupun unit di dalam perusahaan.

Memang penggunaan alihdaya, menurut Ridwan, ada dua pihak yang berseberangan. Yang mendukung memiliki alasan dengan alihdaya maka perusahaan akan bisa fokus pada core business, ada pengurangan biaya, swap dari biaya investasi menjadi biaya belanja, tidak dipusingkkan dengan turn over tenaga kerja serta menjadi bagian dari modernisasi dunia usaha.

Sedangkan yang kontra, Ridwan bisa memahami situasinya karena ada ketidakpastian status ketenagakerjaan dan ancaman PHK. “Juga adanya perbedaan perlakuan dalam hal compensastion and benefit antara karyawan internal dengan karyawan alihdaya. Career path di perusahaan lihdaya seringkali kurang terencana dan terarah, adanya kemungkinan pemutusan penggunaan jasa oleh user sehingga membuat masa depan yang tidak jelas serta terkait dengan isu eksploitas manusia,” imbuhnya.

“Dalam kasus terjadi perselisihan memang karyawan alihdaya secara hukum tidak memiliki hubungan kerja dengan user, dan itu menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja,” terang Ridwan sambil menyebut landasan hukumnya adalah pasal 66 ayat 2 huruf c Undang Undang No. 13 tahun 2003.

Untuk itulah, Ridwan menekankan adanya kejelasan perjanjian antara kedua belah pihak. “Kontrak antara penyedia jasa pekerja dengan user, sebaiknya mencantumkan kewajiban menaati peraturan dari user. Di sinilah perlu adanya sosialisasi aturan perusahaan dari user yang bisa saja digabungkan pada saat pelatihan awal,” jelasnya.

Terkait alihdaya ini, Ridwan memaparkan hasil penelitian (PPM, 2008) yang dilakukan dengan melibatkan 44 industri. Di antara industri tersebut yang tampak menonjol menggunakan alihdaya adalah industri: perbankan, kertas, jasa pendidikan, pengolahan karet dan plastik serta industri makanan dan minuman.

Atas pertanyaan kenapa menggunakan jasa alihdaya, sebanyak 33,75% memberi alasan supaya perusahaan lebih fokus pada bisnis inti. Sebanyak 28,75% ada penghematan biaya, 15% karena alasan turn over karyawan menjadi rendah, modernisaasi (11,25), dan lainnya (11,25%).

Sedangkan alasan pemilihan partner alihdaya didasari atas faktor-faktor: harga (22,62%), reputasi yang baik dari provider (21,43%), sesuai dengan kebutuhan user (19,05%), provider dianggap mengetahui proses bisnis user (11,90%), pengalaman sebelumnya (10,71%), eksistensi provider (8,33%), dan lainnya (5,95%). Untuk jenis pekerjaan yang dialihdayakan adalah masing-masing: cleaning service (56,82%), security (38,64%), driver (25%), sekretaris (22,73), customer service (13,64%, SPG (9,09%), dan lainnya (36,36%).

Faktor keberhasilan proses alihdaya ini ternyata juga menarik untuk dicermati. Yang paling menonjol atas keberhasilan tersebut adalah faktor adanya komitmen dari pihak yang terlibat (25,00%), detail aturan alihdaya didefinisikan ke dalam kontrak kerja (23,81%), kejelasan proses alihdaya yang ingin dilakukan (17,86%), update perjanjian antara user dan provider (13,10%), ada atau tidaknya prosedur formal dalam proses tender (bidding) calon perusahaan alihdaya (10,71%), serta jangka waktu penyelenggaraan alihdaya (9,52%).

Tags: ,