Stimulus Infrastruktur Bisa Serap 1 Juta Tenaga Kerja

Stimulus ekonomi yang akan diajukan pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur diyakini akan cukup signifikan dalam mengurangi angka pengangguran yang meloncak akibat dampak krisis. Tak kurang dari 1 juta tenaga kerja diharapkan bisa terserap dalam program tersebut.
Demikian diungkapkan Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono kepada wartawan di Jakarta akhir pekan lalu. Dipaparkan, dari Rp 10,2 triliun yang akan dianggarkan pemerintah, Rp 7,5 miliar darinya bersifat belanja langsung untuk infrastruktur.
Artinya, akan banyak tenaga kerja yang akan terserap langsung, dan masih ada lagi yang terserap secara tidak langsung dalam jumlah yang lebih besar. "Hampir 1 juta tenaga kerja yang langsung terserap di lapangan, yang tidak langsung lebih banyak," ujar Bambang seperti dilaporkan <I>detikcom</I>.
Oleh karenanya, pemerintah berharap DPR segera menyetujui anggaran stimulus fiskal untuk infrastruktur tersebut. Dengan begitu, proyek dapat segera berjalan dan tenaga kerja bisa terserap sehingga perekonomian terus bergerak.
"Kalau persetujuannya lambat, proyek akan dipercepat misalkan dari 6 bulan menjadi 3 bulan, tapi jumlah tenaga kerja diperbanyak, mobilisasi tenaga kerja lebih banyak," ujar dia.
Dari data Departemen Keuangan, alokasi dana stimulus fiskal untuk peningkatan infrastruktur padat karya berjumlah Rp 8,4 triliun dengan rincian:
A. Belanja Infrastruktur: Rp 7,8 triliun
* Pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum Rp 3,4 triliun
* Pembangunan infrastruktur bidang Perhubungan Rp 1,3 triliun
* Pembangunan Infrastruktur bidang Energi Rp 1 triliun
* Pembangunan Infrastruktur bidang Perumahan Rakyat Rp 700 miliar
* Pembangunan Infrastruktur Pasar Rp 300 miliar
* Pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur pertanian Rp 700 miliar
* Peningkatan pelatihan ketenagakerjaan Rp 300 miliar
* Rehabilitasi gudang penyimpanan bahan pokok Rp 100 miliar.
B. PNPM Rp 600 miliar
Bambang menambahkan, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk pelatihan sebesar Rp 300 miliar. "Pelatihan itu penting untuk masyarakat yang tidak punya skill di konstruksi agar bisa masuk ke sektor itu," ujar dia.