Stimulus Fiskal Juga Dialokasikan untuk Balai Latihan Kerja

Ini kabar gembira bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi, maupun lulusan baru yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan. Stimulus fiskal dari pemerintah yang telah disetujui oleh DPR akan menyentuh balai-balai latihan kerja (BLK) yang siap memberikan pelatihan bagi para pengangguran.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (25/2) mengakui, tidak semua stimulus fiskal bidang infrastruktur bisa mencetak lapangan kerja baru. Sebab, ada anggaran yang dialokasikan untk balai latihan kerja. "Itu belum riil menghasilkan pendapatan," ujar dia.
Pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan stimulus fiskal untuk mengantisipasi krisis perekonomian global dari Rp 71,3 triliun menjadi Rp 73,3 triliun. Stimulus itu diharapkan bisa menyerap 2,4 juta tenaga kerja.
Kenaikan jumlah sudah barang tentu meningkatkan alokasi per departemen. Secara khusus, stimulus fiskal untuk menambah anggaran proyek infrastruktur di Departemen Pekerjaan Umum meningkat dari rencana semula Rp 3 triliun menjadi Rp 5,574 triliun.
Peningkatan tersebut dilakukan untuk memperkuat pendanaan proyek-proyek yang langsung menciptakan lapangan kerja baru dan memberi manfaat luas pada masyarakat.
Menurut Suharso, dari 2,4 juta tenaga kerja itu, sekitar 110.000 di antaranya merupakan penganggur yang akan dilatih di BLK. ”Ini tidak bisa dikategorikan lapangan kerja. Jadi jangan diklaim secara sepihak oleh pemerintah,” pesan dia.
Data Panitia Anggaran DPR menunjukkan bahwa stimulus fiskal tersebut dialokasikan ke Departemen Pekerjaan Umum Rp 5,574 triliun; Departemen Perhubungan Rp 2,028 triliun (naik dari semula Rp 1,325 triliun); dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 1,272 triliun (naik dari alokasi awal Rp 1 triliun).
Selain itu, Kementerian Negara Perumahan Rakyat mendapatkan jatah Rp 400 miliar (turun dari rencana awal Rp 680 miliar); Departemen Pertanian mendapat Rp 750 miliar (untuk jalan usaha tani); Departemen Perdagangan serta Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp 590 miliar (untuk infrastruktur pasar, naik dari sebelumnya Rp 315 miliar); dan Departemen Tenaga Kerja Rp 400 miliar, untuk BLK.