Solusi Upah Buruh, Aktifkan Peran Dewan Pengupahan

UNTUK mencegah persoalan ketanagakerjaan terkait terkait penentuan upah minimum antara pengusaha dan serikat pekerja biar tidak berlarut-larut, Pemerintah pusat langsung turun tangan. Hal ini dilakukan agar demo serikat buruh di Bekasi yang sempat melumpuhkan tol Jagorawi beberapa hari lalu, tidak meluas ke daerah-daerah lain. Solusi lainnya, Dewan Pengupahan diminta turut aktif.

Hal ini ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang secara khusus menggelar jumpa pers, didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, di Istana Negara, Rabu (1/2).

“Saya sungguh berharap kabupaten dan kota itu mengambil tanggung jawab penuh untuk mengelola, mengatasi, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di kabupaten dan kotanya masing-masing,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden seperti dilansir antaranews.com, menggarisbawahi Dewan Pengupahan yang berada di setiap daerah untuk berperan aktif. Dewan Pengupahan bisa mengakomodir berbagai kepentingan yang mewakili proses penentuan upah minimum yaitu serikat pekerja, dunia usaha, dan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah, ini memiliki peran penting untuk menentukan kelayakan upah pekerja di sebuah kabupaten dan kota.

“Dewan pengupahan daerah harus bekerja secara efektif karena lembaga itulah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Pengupahan secara tripartit pada tingkat kabupaten dan kota harus bisa menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu,” jelas Presiden.

Presiden juga mengimbau agar setiap negosiasi diselesaikan secara damai dan segala ketidakpuasan terhadap hasil keputusan juga diselesaikan secara tertib dan damai tanpa aksi kekerasan yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Kalau situasinya tidak baik, tidak aman, dan tidak tertib, padahal masalah itu bisa diselesaikan secara damai dan tertib maka semua bisa dirugikan, ekonomi terganggu, dunia usaha terganggu, dan kalau itu terganggu maka pemerintah, rakyat, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja juga mendapat gangguan dan ini harus kita cegah,” kata Presiden mengingatkan. (*)

Tags: , , , , , ,