Soal Isu Eksodus Tenaga Kerja Asing, Ini Penjelasan Menaker Hanif

Menaker Hanif

Beberapa hari terakhir pemberitaan di media arus utama dan di media sosial, merebak isu yang meresahkan masyarakat. Isu ini terkait adanya serbuan, yang banyak ditulis dengan kata eksodus  tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia. Atas isu ini, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (30/6), membantah bahwa kabar tersebut tidak benar.

Menaker HanifHanif menegaskan, pihaknya sangat selektif dalam mengeluarkan Izin Memekerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan, terutama izin kerja selama di Indonesia. Menaker kemudian merilis data IMTA yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk TKA China dari 1 Januari 2014-Mei 2015 adalah : 41.365. Adapun TKA asal China yang saat ini masih stay (berada) di Indonesia adalah sebesar 12.837. “Sektor yang banyak diisi TKA China periode tersebut adalah Perdagangan dan Jasa sebanyak 26.579 IMTA, Industri sebesar 11.114 IMTA dan Pertanian mencapai 3672 IMTA,” papar Hanif.

Terkait isu keberadaan TKA China yang bekerja di PT Cemindo Gemilang  dan  PT Cimona, di Lebak, Banten, yang diduga melakukan pelanggaran dengan jumlah TKA ilegal yang diperkiraan besar, Menaker membantahnya. Hani mengatakan tidak benar ada eksodus karena pihaknya sangat hati-hati dan selektif mengeluarkan izin. Semua IMTA yang dikeluarkan  untuk kedua pabrik itu  sifatnya sementara (masa kerja hanya 6 bulan). Setelah itu mereka harus keluar dari Indonesia. Di samping itu, para TKA tersebut hanya kerja di tahap konstruksi, bukan produksi di mana jika konstruksi kelar, mereka harus segera kembali ke negara asalnya.

Berdasarkan data Kemnaker, lanjut Hanif, untuk PT Cemindo Gemilang IMTA yang diterbitkan adalah 17. Untuk PT Cimona, terbitkan 432, dengan batas waktu kerja hanya untuk 6 bulan kerja. Karena  6 bulan,  maka diperkirakan sebagian sudah pulang. Karena memang mayoritas dari mereka adalah tenaga kerja untuk tahap konstruksi saja. “Mengenai adanya laporan mengatakan jumlah di lapangan lebih dari itu, maka Pengawas Naker sedang meneliti keberadaan mereka. Jika tidak sesuai prosedur, maka Kemnaker pasti mencabut  IMTAnya, lalu Imigrasi mendeportasi mereka,“ jelas Hanif.

Menjawab pertanyaan apakah benar ada perjanjian tertulis bahwa China bila membangun proyek di Indonesia harus juga membawa para pekerjanya dari sana untuk alasan efisiensi, Hanif menjelaskan, “Soal proyek, ada beberapa model proyek dengan kontraktor. Ada yang dilunasi setelah kelar, ada yang dibayar sesuai progress pengerjaan. Nah, penggunaan TKA juga disesuaikan dengan model yang disepakati. Juga tergantung teknologi yang dipakai.”

Ia menyebutkan, untuk proyek pengadaan mesin ada Perjanjian Internasional After Sale Service, di Mood 3 Intra  Corporate Transfer yang menegaskan bahwa pembelian mesin adalah sekaligus pemasangannya. Karena itu, investasi China di pengadaan mesin mengacu pada perjanjian ini.

Namun untuk TKA yang bekerja di sektor manufaktur dan jasa lainnya yang jangka waktunya di atas 6 bulan , lanjut Menaker, telah diperketat regulasinya. Jika dalam Permenaker 12/2013 perbandingannya adalah 1:1, maka dalam Permenaker 16/2015 menjadi 1 TKA harus dapat menyerap 10 Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN).

Menaker juga menegaskan, TKA yang dipekerjakan di Indonesia harus berdasarkan jabatan dan sektor-sektor yang dibuka untuk masuknya TKA, dengan jangka waktu yang juga dibatasi untuk tiap-tiap jabatan. Selain itu, ada juga jabatan yang sama sekali tertutup bagi TKA.

Sedangkan menanggapi laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyebut TKA China yang bekerja di dua perusahaan di Lebak, Banten itu meresahkan masyarakat sekitar karena buang air di sungai dan tidak sopan, Menaker berujar, “Tolong nama LSM-nya diperjelas siapa. Saat ini pengawas ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah sedang melakukan investigasi lapangan di perusahaan tersebut. Pengawas sudah minta perusahaan agar membangun MCK agar pekerjanya tidak BAB sembarangan.”

Menurut Hanif,  yang bertanggungjawab paling depan atas dampak sosial adalah perusahaan. Perusahaan berkewajiban untuk membina dan memastikan pekerja asingnya agar tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat. “Kita lakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan agar taat aturan dan bisa menghindari ekses-ekses negatif yang ditimbulkan pekerjanya,” ungkapnya.

Menaker dalam kesempatan tersebut juga meluruskan kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan Suramadu yang awalnya dilakukan pekerja Indonesia, namun karena mereka malas, lantas diganti para pekerjda dari China. “Proyek Suramadu adalah merupakan proyek G to G, Goverment to Goverment antara pemerintah China dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemda Jawa Timur. Karena pemenang tendernya adalah perusahaan China,  maka sejumlah tenaga ahli China didatangkan oleh perusahaan itu untuk menyelesaikan proyek Suramadu.  Namun keberadaan TKA China itu dikombinasikan juga dengan keberadaan TKDN,” imbuh Menaker.

Dari segi kompetensi, untuk membandingan TKDN dan TKA China, Hanif menjelaskan, “Dari segi kompetensi, untuk TKA kami tetap mensyaratkan ada standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Jika tidak memiliki sertifikat mereka harus membuktikan punya pengalaman kerja selama 5 tahun dalam bidang yang diajukan. Tanpa itu tidak bisa masuk.”

Namun Menaker Hanif Dakhiri meyakini, secara kompetensi TKDN sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan TKA, untuk mayoritas jabatan dan posisi. Ia mengaku memegang prinsip TKDN harus lebih diprioritaskan peluangnya. Karena itu, lanjut Menaker, pemerintah membatasi jabatan-jabatan yang boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Saat ini, lanjut Hanif, Kemnaker telah  mengeluarkan instrumen baru pengetatan TKA, yaitu Permenaker 16/2015 tentang Tata Cara Pengendalian dan Penggunaan TKA, yang di dalamnya terdapat syarat-syarat baru yang lebih ketat, antara lain:

TKA harus memiliki sertifikat kompetensi atau berpengalaman kerja minimal 5  tahun

  • Tiap merekrut 1 TKA di saat yang sama harus merekrut 10 TKDN
  • Ada jabatan tertentu yg tertutup bagi TKA. Ada jg jabatan yg hanya diberi ijin kerja selama 6 bulan dan tidak boleh diperpanjang.
  • Wajib didampingi oleh TKDN dalam rangka alih teknologi dan ilmu, dan lain-lain. (*)
Tags: , ,