SKB 4 Menteri untuk Cegah PHK Massal

Penolakan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri terkait krisis global dan ketentuan upah minimun 2009 terus bergulir. Sejumlah buruh di Jakarta dan Bali turun ke jalan. Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno meminta pengertian semua pihak karena SKB tersebut diterbitkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya PHK besar-besaran.
“Harus ada pengertian dari pengusaha maupun pekerja untuk bersama-sama mencari solusi terbaik,” demikian pernyataan tertulis yang dirilis Menakertrans di Jakarta, Rabu (29/10/08).
Erman mengimbau agar baik kalangan pengusaha maupun serikat pekerja tidak memperuncing masalah.”Yang diperlukan saat ini adalah mencari solusi yang tidak merugikan kedua pihak, dimana kelangsungan usaha tetap terjaga dan tidak ada PHK massal,” tandas dia.
Sementara itu, Rabu kemarin ratusan buruh dari industri metal di Jakarta berunjuk rasa menolak SKB 4 menteri yang mengamanatkan agar penetapan upah minumum provinsi pada 2009 sesuai dengan kemampuan perusahaan dan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Aksi yang sama juga terjadi di Bali.
Dari Bali dilaporkan, para buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia berdemo di Kantor DPRD di Denpasar. Buruh menilai, SKB tersebut sama dengan upaya untuk memindahkan beban krisis ke pundak rakyat.
SKB 4 menteri ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Intinya, SKB tersebut “membatasi kenaikan upah buruh, terutama di sektor padat karya, dan membiarkan mekanisme penetapan upah ditentukan oleh kehendak pasar.

Tags: