SKB 4 Menteri Dinilai Kontraproduktif

Setelah tak henti-hentinya dipotres lewat unjuk rasa kaum pekerja dari berbagai kota, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang upah kini dinilai kontraproduktif oleh ekonom. Sebab, tidak sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mohamad Ikhsan Modjo menilai, SKB tersebut merupakan sikap reaksioner pemerintah. Dan, hasilnya justru kontraproduktif.

“Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat, tapi di sisi lain kenaikan upah buruh yang sesuai kebutuhan hidup layak terganjal peraturan ini,” ujar dia dalam diskusi ”Proyeksi Ekonomi: Krisis Finansial, Kontestasi Politik dan Prospek Ekonomi 2009” di Jakarta, Rabu (26/11).

Lebih jauh Ikhsan menjelaskan, kebijakan pengupahan itu tidak relevan. Dia menyangkan, saat pemerintah berkomitmen menjaga konsumsi rumah tangga, upah buruh justru ditekan.

Menurut Indef, komponen upah sebenarnya hanyalah 20-30 persen dari total ongkos produksi, tergantung jenis industrinya. Sehingga, kenaikan upah minimum tidak akan berdampak signifikan terhadap keuntungan perusahaan.

Menurut Ikhsan, upah minimum 2009 harusnya bisa lebih tinggi jika pemerintah berorientasi pada rasa keadilan sosial. Peningkatan upah mestinya dilihat sebagai hal yang melengkapi produksi, yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.

”Kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat menaikkan konsumsi. Ini dibutuhkan untuk mengompensasi kejatuhan ekspor dan investasi,” ujar Ikhsan seperti dikutip Kompas.

Pada kesempatan terpisah, terkait peraturan bersama empat menteri, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) mengancam berunjuk rasa besar-besaran awal Desember jika peraturan itu tidak dicabut.

Wakil Ketua Umum K-SPSI Mathias Tambing mengatakan, Ketua Umum K-SPSI Jacob Nuwawea telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera mencabut peraturan bersama tersebut.

Anggota Komisi Teknis Sosial Kemanusiaan Dewan Riset Nasional Ninasapti Triaswati berpendapat, Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak hanya membutuhkan perbaikan institusi keuangan dalam jangka menengah.

Dalam konteks makroekonomi, menurut Ninasapti, juga diperlukan solusi segera untuk mengatasi masalah likuiditas keuangan, keseimbangan pasar, serta masalah ketenagakerjaan.

Isi SKB 4 Menteri selengkapnya bisa dilihat di sini:

Tags: