SKB 4 Menteri Akhirnya Direvisi

Kontroversi Surat Keputusan Bersama 4 Menteri memasuki babak baru. Setelah dihajar unjuk rasa dan penolakan dari berbagai daerah dan kalangan, pemerintah akhirnya merevisi SKB tersebut, terutama pada pasang tentang Upah Minimun Regional (UMR) yang telah menjadi sumber utama pemicu munculnya perbedaan persepsi dan pemahaman.

“Selama ini Pasal 3 menjadi perdebatan. Pasal 3 berbunyi ’Gubernur dalam menetapkan upah minimum tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional’. Karena ini multipersepsi, pasal tersebut kita revisi menjadi, ’Gubernur dalam menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan tingkat inflasi’.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno usai mengikuti rapat paripurna kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2008).
Kendati akhirnya “mengalah” oleh tuntutan kaum pekerja, Erman tetap menegaskan bahwa sebenarnya SKB 4 Menteri tidak menyudutkan buruh, dan yang lebih penting  tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan UU lainnya.

Peraturan yang ditandatangani Mennakertrans, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Dalam Negeri itu dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan dunia usaha dan pekerjaan pekerja. ”Peraturan itu dibuat agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal sebagai dampak dari krisis ekonomi,” ujar Erman seperti dilaporkan Kompas.

Ditambahkan, tingkat inflasi yang disebutkan dalam revisi tersebut disesuaikan dengan masing-masing daerah. Jadi penentuan UMR tergantung pada kemampuan masing-masing daerah. Sebelumnya, sejumlah daerah telah menetapkan UMR tanpa terpengaruh SKB 4 Menteri, yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

SKB 4 Menteri direvisi setelah ditolak oleh kalangan buruh dari berbagai daerah melalui aksi unjuk rasa. Terakhir, suara penolakan muncul dari DPR yang mendesak pemerintah untuk mencabut SKB tersebut. Pihak pemerintah, melalui Menaker, sebelumnya sempat “memamerkan” data bahwa sedikitnya 60 ribu karyawan selamat dari PHK berkat SKB 4 Menteri.

Terlambat

Kalangan pekerja sudah barang tentu akan menyambut gembira revisi SKB tersebut sebab kenaikan UMR tidak lagi dikontrol melainkan disesuaikan dengan inflasi. Namun, bagaimana dengan kalangan pengusaha?

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, banyak perusahaan yang tidak akan mampu melaksanakannya. “Paling sedikit 50% pengusaha tidak bisa memberikan kenaikan sama seperti inflasi. Malahan menurut saya lebih banyak dari itu. Mau gimana lagi, kita sekarang tidak dapat order,” ujar dia seperti dikutip detikcom, Jumat (28/11/2008).

Sofjan bersikeras, Apindo dalam menetapkan kenaikan upah buruh akan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Diungkapkan, kisaran yang berlaku antara 6-12%. “Bagi perusahaan yang mampu, bisa saja membayar kenaikan upah hingga 12%, sementara bagi perusahaan yang sedang terhimpit, maka bisa saja hanya menaikkan upah buruhnya sebesar 6%,” papar dia.

“Tergantung kemampuan perusahaan dan negosiasi dengan buruh. Ini lebih baik ketimbang perusahaan melakukan PHK atau merumahkan karyawannya,” tambah dia.
Selain itu, Sofjan juga menilai bahwa revisi SKB 4 Menteri sudah terlambat, karena dilakukan setelah sebagian besar pemerintah daerah dan dewan pengupahan sudah menetapkan kenaikan upah 2009 untuk wilayah masing-masing. “90% usulan kenaikan upah di daerah sudah diteken. Jadi, sebenarnya ini terlambat sehingga tidak terlalu berpengaruh,”kata dia.