Sistem Remunerasi Pejabat Diperbaiki

Saat ini pemerintah sudah menyiapkan program mengenai pembenahan seluruh sistem remunerasi pejabat negara, dari anggota DPR, Bupati, Gubernur hingga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Bahkan, anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara sudah masuk ke dalam APBN 2010.

‘Namun, untuk pencairannya masih menunggu Peraturan Presiden,” demikian ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2010). Belakangan ini, Sri Mulyani selalu ditanya mengenai isu akan adanya kenaikan gaji pejabat negara.

Ditegaskan, saat ini belum ada perubahan tunjangan dan remunerasi pejabat tinggi negara, karena Peraturan Presiden yang terkait dengan hal itu belum ditandatangani. “Presiden belum mengeluarkan Perpres tentang itu, jadi kalau tanya kepada pejabat-pejabat itu maka belum ada perubahan tunjangan dan remunerasinya,” terang dia.

Namun, Sri Mulyani mengatakan, sistem remunerasi pejabat negara sudah diperbaiki dan telah ada mekanisme untuk menetapkan besaran tunjangan remunerasi tersebut, berdasarkan “outlook” risiko dari tanggung jawab masing-masing.

“Sistem ini siap, namun belum bisa dilakukan karena belum ada Perpres. Artinya dalam APBN 2010 sudah ada anggaran ini dan sudah disetujui di dewan,” ujar dia.

Tags: