Sistem Jamsostek Dinilai Tak Adil

Dua unjuk rasa karyawan terjadi di dua kota yang berbeda, satu di Bandung dan lainnya di Batam. Keduanya menuntut hal yang sama, yakni sistem jaminan sosial tenaga kerja yang lebih berkeadilan.

Sekitar 100 orang karyawan yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial Jabar menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis (8/3/2010). Mereka menuntut pemerintah memberikan jaminan sosial dan kesehatan (Jamsoskes) seumur hidup untuk seluruh rakyat.

Sebelumnya, sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Batam, Rabu (7/4). Mereka menuntut sistem jaminan sosial tenaga kerja yang berlaku saat ini segera direvisi karena memunculkan ketidakadilan.

Koordinator aksi karyawan di Bandung Sabiliar Rosyad seperti dilaporkan Detikcom mengatakan, selama ini kaum buruh hanya mendapat hak jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan kesehatan.

“Bagi kami jaminan tersebut tidak cukup. Contohnya, jaminan kesehatan yang hanya berlaku seumur kerja. Maka, kami menuntut pemerintah memberikan pensiun seumur hidup bagi pekerja formal,” ungkap dia.

Aksi tersebut meminta DPRD Jabar membuat rekomendasi kepada DPR RI dan Presiden agar pemerintah mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan merevisi UU Jamsostek No 3/1992.

Tuntutan yang sama disuarakan oleh kaum pekerja di Batam. ”Kami minta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek karena peraturan itu tidak memberikan manfaat yang optimal bagi buruh peserta Jamsostek,” kata Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam Nurhamli.

Ketidakadilan dimaksud adalah buruh selaku peserta Jamsostek dinilai justru paling sedikit menikmati dana Jamsostek. Berdasarkan laporan Jamsostek tahun 2007, sebagaimana dilansir FSPMI, dana Jamsostek sudah mencapai Rp 54,4 triliun, tetapi pemanfaatan untuk peserta hanya Rp 533 miliar (1,5 persen).

Harian Kompas memberitakan, Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indraki berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh itu ke rapat pimpinan DPRD agar selanjutnya diteruskan ke DPR.