Siapa pun Presidennya, Harus Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

Presiden mendatang haruslah pemimpin yang mampu menciptakan lapangan kerja dan membangun kekuatan ekonomi domestik. Dengan adanya lapangan kerja yang memadai, bangsa ini tidak perlu lagi mendengar kisah-kisah pilu tentang tenaga kerja Indonesia yang disiksa di luar negeri.

Demikian harapan dari sejumlah pengusaha terhadap presiden mendatang, sebagaimana disampaikan di Jakarta, Rabu (17/6/09). Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, ”Presiden harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin.”

Menurut Anton, tantangannya adalah kerja keras dalam membalikkan antara komposisi 70 persen sektor informal dan 30 persen sektor formal. Diingatkan, esensi pemerintahan adalah menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sektor riil, terutama pertanian, mempunyai posisi strategis. Sebesar 42 persen rakyat hidup di sektor pertanian.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo mengatakan, kalangan pengusaha mengharapkan presiden kelak memilih koordinator ekonomi yang memiliki kemampuan mengoordinasikan departemen-departemen hingga ke tingkat bawah.

”Dulu, kebijakan Boediono sebagai Menko Perekonomian masih kurang menjawab kebutuhan sektor riil. Sekarang ini, Sri Mulyani Indrawati cukup lumayan meskipun belum optimal bagi sektor riil,” ujar Bambang seperti dilaporkan Kompas.

Pada intinya, tambah dia, Menko Perekonomian semestinya bukan cuma sibuk mengurus makro, utak-atik angka, tetapi juga terjun ke lapangan supaya implementasi kebijakannya sesuai kebutuhan riil. ”Presiden cukup berperan menegaskan kebijakan-kebijakan saja,” kata Bambang.

Investor Mengincar

Presiden Direktur Indomobil Group Gunadi Sindhuwinata mengatakan, Indonesia masih dipandang potensial dalam berinvestasi. ”Pemerintahan mendatang harus memiliki kebijakan strategis supaya industri mampu berdaya saing,” kata dia.

Sementara itu, pengamat pasar modal Adler Manurung berpendapat, pelaku pasar modal tidak terlalu mempersoalkan apakah proses pemilu presiden akan berlangsung hanya dalam satu putaran atau dua putaran. Bagi pelaku pasar modal yang terpenting adalah bagaimana visi para capres terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pasar modal dan keuangan.

Untuk itu, para calon presiden sebaiknya mulai memperkenalkan siapa saja tim ekonomi mereka masing-masing. Adapun visi ekonomi yang telah disampaikan para capres, dinilai Adler Manurung, tidak cukup karena akan berubah dengan mudah.

”Semua capres bisa saja bilang visinya ekonomi kerakyatan atau apa pun. Tapi, itu akan berubah karena tim ekonominya baru ditetapkan saat mereka terpilih. Apa yang dipikirkan capres saat ini belum tentu sama dengan yang dipikirkan tim ekonominya nanti,” kata Adler.