Selamatkan Perusahaan dan Karyawan!

Segenap pelaku dunia usaha, baik itu pemilik atau pun pimpinan perusahaan hingga serikat pekerja, diimbau untuk terus bekerja keras dan bersatu guna menyelamatkan perusahaan dan karyawan dari terpaan gejolak keuangan dunia. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berkaitan dengan krisis global yang mulai dikhawatirkan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan.

Wapres menegaskan, tidak perlu terlalu khawatir dengan gejolak keuangan dunia yang menimbulkan krisis di mana-mana, terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa, jika semua komponen masyarakat terus kerja keras. Jika seluruh komponen bangsa tetap bersatu, Indonesia akan mampu mengatasi efek krisis keuangan global. ”Kita akan mampu atasi krisis. Krisis itu tidak terjadi di kita dan krisis itu tidak disebabkan oleh kita. Namun, efeknya harus dijaga dengan kerja keras dan bersatu,” ujar Wapres saat membuka Muktamar ke-16 Ikatan Remaja Muhammadiyah di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (25/10/08) seperti dilaporkan Harian Kompas.

Secara terpisah, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, pihaknya bersama pemerintah berupaya keras melindungi dunia usaha dari dampak krisis keuangan global. Dengan begitu, pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi buruh sedapat mungkin dihindari. ”Kami berupaya bekerja sama dengan pemerintah. Apa yang bisa dilakukan, kita akan usahakan,” kata dia di Jakarta. Diakui, sudah banyak perusahaan yang mulai kerepotan dengan dampak krisis global.

Misalnya, perusahaan garmen di Jawa Barat yang mulai kehilangan pembeli, bahkan pembatalan kontrak-kontrak impor dari pembeli di luar negeri mulai terjadi. Hal serupa terjadi pada sektor usaha lain dan di daerah lain. ”Saya sudah mengimbau teman-teman serikat pekerja supaya kita bersama-sama menyelamatkan perusahaan dan pekerja. Jangan mendahulukan kepentingan sesaat,” tegas dia.

Lebih jauh Sofjan berpesan kepada jajaran aparan dan politisi di daerah agar jangan memanfaatkan situasi krisis dengan mempolitisasi isu upah minimum. Permintaan tersebut dilontarkan berkaitan dengan banyaknya kampanye pemilihan kepala daerah yang menjanjikan kenaikan upah bagi kaum pekerja. “Di daerah yang memiliki agenda pemilihan kepala daerah, jangan seenaknya menetapkan kenaikan upah. Jangan sampai karena kepentingan politis, kenaikan upah ditetapkan sampai 30 persen.

Itu bisa mematikan dunia usaha. Kita berpikir jangka panjanglah secara bersama-sama,” ujar dia. Ditegaskan, pengusaha sudah berkomitmen untuk menaikkan upah pekerja sebesar pertumbuhan ekonomi 6 persen untuk tahun depan, sesulit apa pun kondisi dunia usaha. Namun, pengusaha yang mengalami kesulitan, terancam bangkrut, tidak menaikkan upah atau menaikkan tapi pas-pasan, menurut Sofjan juga tidak apa-apa asal usaha berjalan dan tidak ada PHK. “Kan itu lebih baik daripada memaksakan kenaikan upah, lalu mem-PHK, tentu malah makin runyam,” ujar dia.

Tags: