SDM Bidang Akuntansi Sangat Kurang

Hampir 500 pemerintah daerah di Indonesia belum mampu mengelola laporan keuangan dengan baik dan sesuai standard akuntansi pemerintahan yang ditentukan. Penyebabnya tak lain karena masih minimnya tenaga akuntan yang kompeten.

Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Herry Purnomo dalam sebuah konferensi pers di Kuta, Bali, akhir pekan lalu. Herry mengungkapkan fakta itu berkaitan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengharuskan laporan keuangan seluruh instansi di Indonesia menggunakan Accrual Accounting Standard.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam UU Nomor 1 tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa sistem tersebut sudah harus berlaku pada 2008. Namun, Herry menyatakan karena proses persiapan penerapannya saja belum selesai hingga 2008, maka sistem tersebut hingga kini belum dilaksanakan sepenuhnya.

Seluruh instansi di Indonesia masih menggunakan sistem lama yaitu berbasis kas.

Kendalanya, menurut Herry, karena masih sedikitnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti betul mengenai implementasi basis akrual dalam laporan keuangan. “Kita masih tertatih-tatih mengenai kemampuan SDM maupun komitmen, karena kunci utamanya di SDM ini,” ujar dia.

Apalagi, tambah Herry, SDM di daerah dimana hanya 10 dari sekitar 500 daerah yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan mereka tahun ini.

Penangguhan

Melihat ketidaksiapan SDM terhadap rencana penerapan sistem akuntansi baru tersebut, pemerintah telah melakukan konsultasi dengan DPR pada 2009 agar bisa diberi penangguhan pelaksanaannya.

Jika dipaksakan, pemerintah khawatir justru akan mengurangi penilaian yang telah dicapai untuk LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2009, dari beropini “Disclaimer” pada tahun-tahun sebelumnya menjadi beropini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP).

Hasilnya, pemerintah dan DPR menyepakati sistem baru akan dilaksanakan secara bertahap sampai paling lambat 2014. Kendati demikian, ada beberapa instansi yang telah menerapkan sistem tersebut.

“Jadi diberi waktu 5 tahun lagi. Kita siap tahun 2014 karena ada pertimbangan, jangan sampai penerapan sistem baru ini menurunkan pencapaian. Untuk 2014, kita buat persiapan yang lebih terencana, terstruktur, dan terprogram,” tandas Herry.

Jadi, selama 5 tahun ke depan, lowongan tenaga akuntan terbuka lebar. Anda berminat?

Tags: