SDM Banyak, Jangan Ada Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan sudah seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat di dalam lingkungan departemen yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi dan remunerasi kepada pegawainya. Kurangnya SDM yang selama ini disebut-sebut hanyalah alasan yang dibuat-buat.

“SDM kita banyak kok,” ujar Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo di Jakarta pekan ini. “Rangkap jabatan harusnya tidak ada lagi bagi departemen yang sudah melakukan reformasi birokrasi, Departemen Keuangan juga termasuk di dalamnya,” tambah dia.

Menurut Dradjad, Departemen Keuangan sebagai lembaga yang pertama kali menerapkan reformasi birokrasi harusnya konsisten terhadap sikapnya, dan tidak lagi membolehkan rangkap jabatan bagi pejabatnya.”Meskipun tidak rangkap gaji, tapi tetap saja akan ada konflik kepentingan jika rangkap jabatan diperbolehkan,” kritik dia.

Sebelumnya, Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menyatakan, rangkap jabatan di lembaga pemerintah diperbolehkan, asalkan tidak rangkap penghasilan.
Sementara, mengenai alasan kurangnya SDM untuk dijadikan komisaris BUMN sehingga diambil dari kalangan pejabat, Dradjad mengatakan hal itu hanya keinginan Depkeu untuk mengontrol BUMN. “Bankir-bankir senior kita banyak kok, jika itu yang menjadi alasannya,” kata Dradjad.

Kompetensi

Taufik Effendi berdalih, tidak sembarang orang bisa melakukan rangkap jabatan. Hanya orang dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan negaralah yang dibolehkan menjabat dobel. “Memang harus dijelaskan. Karena kalau tidak, bisa jadi ada (maksud) baik yang menjadi tidak baik (penyelewengan). Jadi harus jelas dulu manfaatnya apa,” kata dia.

Ditambahkan, kejelasan mengenai rangkap jabatan tersebut sedang disusun oleh pemerintah dalam bentuk aturan yang lebih jelas seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Salah satu pejabat yang merangkap jabatan adalah Sekjen Departemen Keuangan Mulia P. Nasution yang juga menjadi Komisaris Utama Bank Bukopin. Namun untuk rangkap jabatannya itu, Mulia mengaku tidak menerima honor dan sudah mendapatkan restu dari Menteri Keuangan.

“Penugasan sebagai Komisaris Utama di Bukopin untuk mewakili kepentingan pemerintah, terutama untuk mensukseskan transformasi Bukopin menjadi bank pertanian. Sesuai surat Menkeu, sebagai Komut saya tidak menerima honor, sepanjang masih menduduki jabatan struktural,” papar Mulia.

Selain itu, Mulia juga menjelaskan, penugasan seseorang di lembaga pemerintah dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Antara lain disebutkan, pertimbangannya adalah kompetensi pejabat yang bersangkutan.

Tags: