Remunerasi Bukan Berdasarkan Kasihan, Tapi Produktivitas

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan pada awalnya remunerasi diberikan atas dasar belas kasihan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya sangat rendah. Namun, DPR melalui Badan Anggaran akan memfokuskan kepada perbaikan sistem penerapan remunerasi yang saat ini berjalan. “Jadi, walaupun awalnya diberikannya remunerasi karena belas kasihan namun untuk saat ini tidak, kita akan tekankan pemerintah di tingkat Kementerian atau Lembaga yang mendapatkan remunerasi harus sesuai dengan tingkat produktivitasnya,” ujar Harry di Jakarta, Senin (5/4/2010).

Harry menyebutkan contoh kasus yang sedang hangat saat ini, yakni yang terjadi di Kantor Pajak. “Remunerasi untuk pegawai di Ditjen Pajak diberikan sesuai dengan kemampuan mereka meningkatkan penerimaan pajaknya,” ujar dia. “Setiap satu rupiah remunerasi yang diberikan maka akan dilihat tingkat produktivitas di masing-masing Kementerian atau Lembaga,” tambah dia mempertegas.

Selain itu, lanjut Harry, Badang Anggaran DPR juga akan memfokuskan pemberian remunerasi bagi pegawai yang memiliki gaji terendah di masing-masing Kementerian atau Lembaga. “Jadi bukan pejabat-pejabat kementerian yang dinaikkan gajinya,” tegas dia.

Baru-baru ini isu remunerasi bagi PNS menghangat menyusul mencuatnya kasus koropusi pegawai pajak. Banyak pihak menilai remunerasi tidak ampuh menekan korupsi sehingga sebaiknya ditunda saja, terutama di Kementerian Keuangan. Namun, pihak DPR menegaskan, tunjangan remunerasi untuk Kementerian Keuangan akan tetap berjalan karena telah dianggarkan, senilai lebih dari Rp 5 triliun.

Pihak Kementerian Keuangan sendiri mengakui, program reformasi birokrasi dengan menambahkan gaji pegawai berupa tunjangan remunerasi memang tidak serta-merta bisa menghapuskan tindak korupsi para pegawai dengan seketika. Namun, tambahan gaji lewat tunjangan remunerasi tersebut diyakini dapat mendorong pegawai untuk mengurangi perbuatan yang berhubungan dengan korupsi.

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto kepada Detikcom mengatakan, remunerasi bisa mendorong pegawai untuk berprestasi, sekaligus mengurangi terbukanya setiap peluang untuk korupsi.

Tags: