Reformasi Birokrasi, 1.961 Karyawan Depkeu Kena Sanksi

Sebanyak 1.961 karyawan di lingkungan Departemen Keuangan mendapat sanksi karena melawan arus reformasi birokrasi yang dijalankan departemen itu sejak 2006. Sebanyak 184 orang di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat, antara lain karena terlibat tindak pidana.
”Kami akan konsisten melakukan penegakan hukum pada 2010. Ini salah satu tindakan sangat penting dalam program reformasi birokrasi,” tegas Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Panusunan Nasution di Jakarta awal pekan ini.
Departemen Keuangan membagi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya dalam tiga jenis. Yakni, pelanggaran disiplin kehadiran (atau pelanggaran atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 1985); pelanggaran integritas (atas Peraturan Pemerintah No 30/1980); dan pelanggaran lainnya, termasuk yang bersangkutan ditahan pihak berwajib karena didakwa melakukan tindak pidana.
Mulia membeberkan data hingga 31 Agustus 2009 yang memperlihatkan bahwa 1.012 pegawai Depkeu dikenai hukuman disiplin kehadiran. Ada pun yang dihukum karena pelanggaran integritas 930 orang dan hukuman lainnya 19 orang.
Dalam dua tahun terakhir, sejak dilaksanakannya reformasi birokrasi, pegawai Depkeu yang mendapat sanksi 1.346 orang. Sebelumnya, tahun 2006-2007 hanya 615 orang yang terkena sanksi.
Apakah sanksi semacam itu efektif? Inspektur Jenderal Depkeu Hekinus Manao mengakui, untuk sementara belum bisa mengukur efek jeranya karena pihaknya masih mengintensifkan penegakan hukum dan meningkatkan jenis hukuman yang diberikan. "Efeknya mungkin baru bisa dinilai setelah tiga hingga empat tahun mendatang,” ujar dia.
Berdasarkan catatan, pelanggaran terbanyak terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, yakni 1.036 atau 52,8 persen dari total hukuman yang dijatuhkan. Urutan kedua di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan 311 sanksi atau 15,86 persen dari total sanksi yang dikenakan. Selanjutnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 284 sanksi.
Hukuman bagi pelanggar disiplin kehadiran adalah diturunkan remunerasi atau bonus ekstra reformasi birokrasi menjadi 75 persen, 50 persen, atau 25 persen selama sebulan.
Sanksi pelanggaran integritas ada empat jenjang. Pertama, dipotong remunerasi sehingga hanya menerima 25 persen selama 2-6 bulan. Kedua, hanya menerima remunerasi 10 persen; dan ketiga, hanya menerima remunerasi 5 persen. Keempat, tidak menerima remunerasi bagi pegawai yang dipecat dengan hormat dan tidak hormat.