Recruitment Freeze bagi PNS Mulai 1 September 2011

Untuk melakukan penghematan biaya ataupun ketika menghadapi krisis atau resesi, perusahaan pada umumnya berhenti melakukan rekrutmen. Recruitment freeze ini rupanya akan segera dilakukan oleh pemerintah dengan menyetop penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Apa alasannya?

Recruitment freeze rupanya menjadi wacana kuat yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam waktu dekat. Ya, Pemerintah akan menghentikan penerimaan PNS (moratorium) mulai 1 September hingga Desember 2012. Saking seriusnya, rencana ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, masing-masing Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan (Menkeu), dan akan diteken 24 Agustus 2011 ini.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat konferensi pers usai rapat pembahasan moratorium penerimaan PNS di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/8/2011). Gamawan menegaskan, SKB tersebut akan berlaku 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012.

Gamawan juga menjelaskan, selama moratorium berlaku, pemerintah akan melakukan penataan kembali struktur PNS yang ada di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan), EE Mangindaan, di tempat yang sama mengatakan rencana moratorium penerimaan PNS akan dilakukan 24 Agustus 2011. Sebelum penandatanganan, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Rencana moratorium ini ditempuh untuk menghemat anggaran gaji pegawai yang semakin besar dananya. Selanjutnya, masih menurut Mangindaan, poin penting dari moratorium ini bukan asal menyetop penerimaan tapi dalam rangka reformasi birokrasi dengan menata kembali organisasi. “Kita akan menata kembali kebutuhan pegawai negeri di setiap kementerian lembaga dan pemerintahan provinsi kabupaten kota, serta menghitung kembali kebutuhan personil atau pegawai negeri di setiap instansi,” tambah Mangindaan.

Lantas apakah semua akan kena freeze strategy ini? Mangindaan lebih memprioritaskan penghentian penerimaan pegawai pada pegawai administrasi, karena jumlah tenaga administrasi ini dinilai berlebihan jumlahnya di hampir semua kota di Indonesia.

Namun demikian, Mangindaan memberikan pengecualian, khusus untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Mangindaan mengingatkan tenaga pendidik seperti dosen, guru, guru mata pelajaran, guru kelas tidak bisa berhenti begitu saja. “Tenaga pendidik, kalau pensiun siapa yang akan menggantikan,” katanya dengan nada tanya sambil menyebut tenaga kesehatan juga akan terus direkrut.

“Tenaga kesehatan masih diperlukan, karena yang namanya orang sakit tidak bisa ditunda sehingga harus ada perawat maupun tenaga kesehatan lainnya,” terangnya. Lebih lanjut Mangindaan mengatakan, pemerintah juga tetap akan melakukan penerimaan terhadap tenaga penyelematan keamanan, keselamatan rakyat, serta yang memiliki tugas pelayanan publik,” tukas Mangindaan lagi.

Tags: ,