Puncak PHK Massal Terjadi Medio 2009

Seiring dengan terus bergulirnya kontroversi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang berujung revisi pasal tentang upah, PHK terus berlanjut dan semakin meningkat. Diperkirakan, puncaknya akan terjadi pada pertengahan 2009, ketika angka PHK mencapai sedikitnya 500 ribu hingga 1 juta pekerja.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, saat ini beberapa perusahaan sudah mulai merumahkan sebagian pekerjanya. Namun, PHK massal akan mulai terasa signifikan mulai Januari atau Februari 2009. “Pertengahan tahun depan akan mencapai puncaknya,” kata dia.

“Meski sekarang sudah ada yang dirumahkan, tapi akan paling terasa mulai Januari-Februari 2009. Dimulai dengan beberapa ratus ribu, lalu bertambah secara bertahap sampai sekitar setengah sampai satu juta orang,” sambung dia, seperti dikutip Detikcom.
Sektor industri yang paling terkena dampaknya adalah industri yang padat karya seperti industri tekstil, sepatu, UKM, dan industri makanan-minuman. Dikatakan, pemicu utama PHK massal tak lain karena berkurangnya order secara drastis bagi perusahaan. Hal ini membuat perusahaan terpaksa mengurangi aktivitas dan memangkas kapasitas produksinya.

“Kalau sudah begitu, kan kita nggak perlu buruh banyak-banyak,” ujar dia seraya mengungkapkan bahwa pihak pengusaha sebenarnya sudah mencoba mengalihkan pasar luar negeri mereka dengan mencari konsumen di dalam negeri. Namun, usaha ini seperti menemui jalan buntu karena permintaan dalam negeri pun masih rendah. “Kecuali kalau pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya sehingga bisa membantu permintaan domestik jadi naik,” kata dia.

Kendati akan semakin meluas, PHK massal yang terjadi di tengah krisis ekonomi global kali ini diperkirakan tidak akan sebanyak yang terjadi pada 1997-1998. Pada saat itu, sekitar 1-2 juta orang terpaksa kehilangan pekerjaan mereka.

Mempercepat PHK

Kontroversi yang terus berlanjut atas SKB 4 Menteri dikhawatirkan akan mempercepat ancaman PHK. Data yang dihimpun Kompas sampai Jumat (28/11) menunjukkan, sedikitnya 15.000 orang telah kehilangan pekerjaan. Sementara, 50 ribu pekerja lainnya sedang menunggu pengesahan PHK, naik empat kali lipat dalam dua pekan terakhir. Jumlah ini bisa makin meroket dalam waktu singkat karena goyahnya sejumlah industri inti yang bakal turut menyeret ratusan industri pendukung. Sebagian besar industri padat karya berskala besar hidup dengan jaringan industri pendukungnya.

Sebagai contoh adalah industri garmen yang membutuhkan pemasok bahan baku kain, benang, bahan kimia, logistik, sampai komponen mesin yang disebut subkontraktor. Demikian juga industri otomotif dengan jaringan pemasok komponen serta industri pulp dan kertas. Menurut Sofjan Wanandi, industri inti bisa memiliki tiga sampai empat tahap industri pendukung. Praktik lazim dilakukan oleh industri berskala besar untuk menggenjot penyelesaian order. ”Kalau (industri) inti terganggu, subkontraktor-subkontraktor itu bakal terkena dampak parah dan cepat sekali efek dominonya,” ujar Sofjan.

Industri inti yang mendapat order dari pasar internasional biasanya menggenjot produksi. Agar order bisa selesai tepat waktu, beberapa bagian dari order diberikan kepada pihak ketiga, yakni subkontraktor. Pabrik sepatu, misalnya, menyerahkan pekerjaan pemotongan kain kepada pihak ketiga. Pemegang order lantas tinggal menyatukan potongan-potongan bahan sepatu di pabriknya lalu mengemas dan mengekspor.
”Jika semua lini seperti ini terganggu, anjuran pemerintah supaya orang tetap belanja tidak ada gunanya. Bagaimana mau belanja kalau sudah tak bekerja?” kata Sofjan.

Jaring Pengaman

Dari Surabaya dilaporkan, kalangan industri akan merasionalisasi pekerja apabila kondisinya terdesak. Perusahaan terpaksa mengurangi sumber daya manusia karena upaya efisiensi tidaklah cukup. Sedikitnya tiga industri padat karya di Jawa Timur berancang-ancang melakukan PHK, yaitu sektor persepatuan, pertekstilan, dan permebelan.

Beban berat pelaku industri juga dirasakan salah satu industri terbesar di Jatim, Maspion. Manajemen perusahaan bersiap-siap mengurangi pekerjanya bila ongkos proses produksi tidak bisa ditekan lagi dan semua upaya efisiensi telah dilakukan.”Mau tidak mau mengurangi pekerja daripada perusahaan bangkrut dan yang kehilangan pekerjaan akan lebih banyak lagi,” tutur Direktur SDM PT Maspion Andy Tjandra. Dia menambahkan, pihaknya berancang-ancang melakukan rasionalisasi sekitar 3.000 pekerja dari total 20.000 pekerja di lingkungan Maspion.

Sementara dari Jawa Tengah muncul seruan agar PHK yang dilakukan sejumlah perusahaan padat karya untuk melewati krisis ekonomi global diantisipasi dengan jaring pengaman oleh pemerintah daerah setempat. Penggagas Crisis Center Kendalisodo Kabupaten Semarang R Sakto mengungkapkan hal itu sambil menyarankan agar solidaritas masyarakat untuk saling mendukung sesamanya yang terkena PHK terus didorong.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani krisis. Semua pihak tidak boleh meremehkan kondisi krisis ini. Dikatakan, industri padat karya lebih tahan krisis, yang tersisa tinggal jamu dan rokok. Kedua industri ini mampu bertahan karena sumber bahan baku dan pasar ada di dalam negeri.
Industri yang paling rentan terhadap krisis kini adalah sektor manufaktur berorientasi ekspor dengan bahan baku impor. Industri ini, antara lain, elektronik, garmen, kaca untuk otomotif, dan makanan atau minuman kaleng. ”Tugas pemerintah sekarang mengimplementasikan berbagai rencana pengamanan pasar domestik,” ujar dia.

Tags: