Praktik Outsourcing Akan Dibatasi

Pro dan kontra terhadap praktik outsourcing dalam dunia ketenagakerjaan agaknya bakal terus bergulir, dan bahkan akan semakin panas. Pasalnya, pemerintah tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa sistem pekerja kontrak akan dibatasi.

Rencana pemerintah itu dilontarkan oleh Menter Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno ketika ditemui wartawan di sela acara Musrenbang di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/5/2009). Erman menegaskan, sistem pekerja kontrak sudah semestinya dihapus.

“Menurut saya, kebijakan sistem kontrak dihapus. Wong bekerja kok ada sistem kontrak,” ujar dia seperti dikutip Detikcom. “Kalau dulu kan memang ada masa percobaan, misalnya tiga bulan percobaan, kalau memang pegawainya baik ya diangkat. Dengan diangkat itu berarti punya hak-hak yang pasti,” lanjut Erman.

Disadari, rencana menghapus sistem kontrak bakal terbentur UU Tenaga Kerja. Sebab, dalam UU Tenaga Kerja memang ada satu pasal yang mengatur soal outsourcing. “Oleh karena itu, dalam rangka ini sudah disepakati badan tripartit nasional mau membahasnya di badan pekerja. Mana baiknya, supaya aspirasi dari para pekerja terkait dengan sistem kontrak maupun sistem outsourcing ini bisa dieliminir,” ungkap Erman.

“Ketika terbentur dengan UU, saya tidak bisa apa-apa. Jangan bicara Depnakertrans, saya harus mengadopsi aspirasi dari pengusaha maupun para serikat pekerja yang tergabung dalam badan tripartit itu,” tambah dia.

Tags: