PHK Meningkat, Peserta Non Aktif Jamsostek Capai 19 Juta Orang

Peserta non aktif PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek) mencapai 19 juta orang per akhir September 2009. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan peserta aktif yang hanya mencapai 8,2 juta peserta.

Menurut Direktur Utama Jamsostek bonar Sinaga, meningkatnya jumlah peserta non aktif itu akibat dari banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan peserta Jamsostek pada masa krisis global awal tahun ini.

“Peserta yang aktif itu masih bayar iuran rutin per bulan, sedangkan yang tidak aktif tidak lagi membayar iuran karena sudah tidak bekerja,” jelas dia di sela rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (16/11/2009).

Menurut Hotbonar, para peserta tidak aktif Jamsostek berhak untuk mencairkan jaminan hari tua mereka walaupun belum memasuki masa pensiun. Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang menyebutkan, perserta Jamsostek lebih dari 5 tahun berhak mendapatkan jaminan hari tua.

Hotbonar memperkirakan, jumlah dana jaminan hari tuaitu akan naik sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu yang menjadi pemicu naiknya jumlah klaim tersebut adalah permintaan Komisi IX DPR terkait dengan percepatan pencairan dana dari sebelumnya 6 bulan menjadi 1 bulan saja.

“Dari permintaan DPR itu muncul PP Menakertrans No.1 tahun 2009. Jadi kita mencairkan dana lebih banyak dari biasanya,” terang dia. Hingga saat ini, total jumlah peserta Jamsostek baik aktif maupun non aktif mencapai 27,6 juta orang. Jumlah itu baru terealisasi 39,95 persen dari target akhir tahun yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan plat merah tersebut.

Gaet PT KAI dan PLN

Dalam kesempatan yang sama Horbonar juga mengungkapkan rencana Jamsostek untuk menggaet karyawan PT Kereta Api Indonesia (PTKA) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menjadi peserta Jamsostek.

Sesuai undang-undang, seharusnya setiap karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki gaji di atas Rp 1 juta wajib menjadi anggota Jamsostek. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. “Makanya kita lakukan pendekatan tidak hanya kepada manajemen saja, tapi sampai ke serikat pekerjanya,” kata dia.

“Tapi memang kalau di PLN ada sedikit nuansa politis di luar kuasa manajemen untuk tidak ikut Jamsostek,” tambah Hotbonar. Dengan adanya beberapa perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi anggota Jamsostek sebagaimana mestinya, membuat dana kelolaan Jamsostek kalah jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Padahal, dari jumlah peserta jauh lebih banyak.”Malaysia pesertanya cuma 2 juta, Singapura 8 juta tapi dana kelolaannya lebih tinggi dari kita,” Hotbonar membandingkan.

Tags: