PHK di 11 Provinsi Melonjak Tajam

Turunnya kinerja industri akibat dampak krisis glonal membuat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat di Tanah Air. Laporan terbaru mengungkapkan, setidaknya PHK telah melonjak tajam di 11 provinsi yang merupakan sentra industri berbasis sumber daya alam dan manufaktur.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dalam sarasehan wartawan ketenagakerjaan, akhir pekan lalu di Bogor. Sebelas provinsi yang mengalami pelonjakan angka OHK tersebut Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Adapun industri yang paling merasakan dampak krisis keuangan global, menurut Erman, adalah industri manufaktur, pulp dan kertas, serta perkayuan yang berorientasi ekspor ke pasar AS dan Eropa. ”Saya sudah turun langsung ke industri-industri padat karya ini menemui manajemen atau pemiliknya. Saya minta supaya dicari jalan keluar terbaik secara bipartit untuk menyelamatkan industri dan pekerja. Pokoknya jangan sampai PHK,” kata Erman seperti dikutip Kompas.

Pada kesempatan terpisah sebelumnya, Tim Monitoring Dampak Krisis melaporkan, jumlah pekerja yang terkena PHK sudah 17.488 orang. Sedangkan yang bakal terkena PHK 23.927 orang, sudah dirumahkan 6.597 orang, dan menunggu dirumahkan 19.091 orang. Jumlah PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta, mencapai 14.228 orang.

Guna mengatasi situasi itu, pemerintah daerah diminta lebih proaktif mengantisipasi dampak krisis. Pemda harus dapat mengimplementasikan berbagai strategi pemerintah pusat untuk menggerakkan sektor riil agar perekonomian lokal dan nasional tidak tergerus krisis.

Menurut Erman, pemerintah telah menyiapkan berbagai program padat karya lewat percepatan pembangunan infrastruktur. Program ini diharapkan dapat menyediakan tiga juta lapangan kerja baru pada 2009. Erman menegaskan, meski menerima alokasi anggaran Depnakertrans 2009 lebih rendah Rp 100 miliar dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai Rp 2,9 triliun, prioritas program tetap pada penyediaan lapangan kerja baru dan penyebaran informasi pasar kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah secepatnya merealisasikan berbagai proyek infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja yang terkena PHK. Pemerintah juga harus selektif menyiapkan paket insentif bagi dunia usaha. Sektor industri yang menyerap komponen lokal, milik pengusaha nasional, padat karya, dan masih bisa diandalkan harus jadi prioritas paket insentif.

”Departemen Perindustrian jangan menampung semua paket insentif lalu mengusulkan semuanya ke Depkeu. Jika ini yang terjadi, mereka yang bisa melobi yang akan memperoleh insentif,” ujar dia. Apindo memprediksi pada tahun 2009 jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 1,5 juta orang.

Tags: