Perusahaan Outsourcing Harus Memiliki Pendanaan yang Kuat

faridaidid

Polemik alih-daya atau jasa outsourcing masih terus bergulir. Praktek outsourcing dianggap menjadi sumber konflik antara pengusaha dan pekerja karena terjadi multitafsir dari beberapa pasal undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sistem outsourcing sering kali disalahgunakan pengusaha untuk mendapatkan ongkos tenaga kerja yang lebih murah. Hal itu disesalkan oleh Farid Aidid selaku pengolah jasa outsourcing di Indonesia. Menurutnya, pemilik jasa praktek outsourcing yang benar seharusnya tidak melakukan hal yang menyimpang dari aturan sebenarnya.

“Perusahaan seharusnya tidak menyalahgunakan praktek outsourcing, dimana mereka harus tetap membayar pekerja dengan layak sesuai dengan peraturan pemerintah,” ujar Farid.

Farid mengakui banyak sekali praktek outsourcing yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal itu terjadi karena peraturan pemerintah yang masih dianggap kurang tegas. Sebenarnya apa saja kriteria praktek outsourcing yang benar itu?

Menurut Farid Aidid ada 2 elemen yang membuat perusahaan outsourcing layak menjadi penyedia tenaga kerja. “Yang pasti,  perusahaan outsourcing itu harus memiliki pendanaan yang kuat,” ujar Farid. Gaji karyawan selama sebulan biasanya ditanggung dulu oleh jasa outsourcing sebelum dibayarkan oleh perusahaan, untuk itu apa jadinya jika perusahaan outsorcing tidak memiliki financial yang memadai.

“Kami menyediakan setidaknya 30 milyar untuk gajian karyawan, baru 2 minggu setelah itu dibayar oleh perusahaan yang memakai jasa kami,” ujar Farid yang mengolah perusahaan Advanced Career Indonesia (ACI).

Untuk mengolah ribuan karyawan perusahaan outsourcing harus memiliki management yang berpengalaman. Untuk itu Farid menegaskan syarat kedua dalam mengolah praktek outsourcing yang benar adalah mempunyai departemen Human Resources yang mumpuni.

“Mereka harus mengetahui undang-undang dalam ketenagakerjaan yang benar, menjalankannya dengan baik dan tidak memotong sedikit pun apa yang seharusnya diterima oleh karyawan,” tegas Farid.

Jika itu dijalankan dengan benar, menurut Farid kedua belah pihak termasuk karyawan tidak ada yang dirugikan. “Kita (perusahaan outsourcing) hanya mendapatkan management fee yang bukan dipotong dari gaji karyawan, melainkan didapat dari perusahaan yang memakai jasa kita,” jelas Farid.

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan permenakertrans terkait sistem outsourcing di Indonesia. Meski tidak sepenuhnya dihapus, aturan ini mengerucutkan spesifikasi pekerjaan yang boleh di-outsource.

Dalam aturan itu, pekerjaan outsourcing ditutup kecuali untuk 5 jenis pekerjaan. Yaitu, jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering, dan migas pertambangan.

Menanggapi hal ini Farid tidak sepaham dengan pemerintah. “Keliru untuk membatasi secara general, kalau pembatasannya dilakukan untuk mengamankan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan, saya mengerti. Tetapi bila harus membatasi spesifikasi pekerjaanya itu seharusnya diserahkan kepada perusahaan yang memakai jasa itu sendiri,” ujar Farid.

“Kalau itu dibatasi, maka itu membatasi oppurtunity orang-orang untuk bekerja, jadi jangan dibatasi, karena pengangguran di Indonesia masih banyak,” tambah Farid.

Tidak bisa dipungkiri, Farid juga mengaku selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang.  Di antaranya menyangkut hal gaji di bawah upah minimum, pemotongan gaji, tidak adanya tunjangan, tidak adanya asuransi pekerja maupun jaminan sosial. Namun menurutnya asalkan pengawasan dilakukan dengan baik, maka sebenarnya ini tidak ada masalah.

“Pemerintah membuat aturan yang baku, pemakai jasa bertanggung jawab dan perusahaan outsourcing menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang, simpel saja,” tutur Farid.

Simak issue yang semakin memanas ini di “Revamp The Outsourcing Regulations? Haruskah Merubah Kebijakan Outsourcing” yang diselenggarakan oleh People Institute di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, pada 28 November 2012 ini. (*/@nurulmelisa)

Tags: ,