Perlukah Outsourcing Dihapus?

oktav p zamani

Polemik outsourcing terus bergulir di Indonesia. Beberapa pihak menyebutkan bahwa outsourcing merugikan pekerja, sedangkan pihak lain mengungkapkan bahwa outsourcing ini justru membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas pekerja.

Dalam seminar bertajuk “Focus to Your Core Business: Peluang & Solusi Outsourcing terhadap KepMen No. 19/2012” yang dihajat PPm Management Kamis (23/5) lalu, Indra Prastomiyono, Direktur PT Global Mediacom Tbk memberikan tiga sudut pandang mengenai arti penting outsourcing ditinjau dari tiga level.

Dari level bisnis, praktik outsourcing adalahsebuah opportunity untuk membuka bisnis baru, juga merupakan akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Sedangkan dilihat dari sisi perusahaan, adanya outsourcing jelas memberikan dampak positif yakni mempercepat produksi karena mereka hanya perlu berfokus kepada core business-nya. Selain itu outsourcing juga memungkinkan hubungan partnership untukmengelola tenaga kerja.

Outsourcing  tidak hanya memberikan keuntungan untuk bisnis maupun pengusaha, melainkan juga untuk individual, terutama para pencari kerja. Outsourcing bisa menjadi batu loncatan untuk memasuki perusahaan bonafid.

Senada dengan Indra, Managing Director dari sebuah perusahaan konsultan IR dan HR, OPZ & Rekan, Oktavian P. Zamani mengungkapkan bahwa outsourcing dapat membantu perusahaan lebih fokus mengerjakan core business-nya. Dalam presentasinya, ia juga menggarisbwahi bahwa sebuah perusahaan untuk menjadi sukses, ia harus bergerak cepat, dan untuk bergerak cepat sebuah perusahaan tidak bisa menjadi besar dan luas, oleh karenanya mereka butuh untuk membagi pekerjaannya kepada pihak lain. Dengan demikian, perusahaan bisa menjadi efektif.

Lepas dari beberapa pertimbangan pentingnya outsourcing, beberapa pihak seperti serikat buruh dan sebagian buruh juga menuntut agar outsourcing dihapuskan. Alasannya tidak jauh bahwa praktik outsourcing ini dianggap tidak memanusiakan manusia, buruh dipekerjakan dan pihak-pihak perusahaan outsourcing mengambil keuntungan dari mereka.

Menanggapi hal tersebut, Oktavian menegaskan bahwa pada dasarnya peraturan outsourcing tidak merugikan pekerja, bahkan sebaliknya. Pekerja dapat memperoleh banyak keuntungan dari program outsourcing apabila mereka mau berusaha keras untuk mengoptimalkanperformanya. Masalah yang timbul adalah perusahaan outsourcing tidak mengimplementasikan peraturan dengan benar sehingga menjadi tidak adil bagi karyawan.

“Sebenarnya outsourcing itu bukan perbudakan modern, tetapi hanya prakteknya saja yang terkadang melanggar rule yang berlaku. Dalam bersikap, seharusnya pengusaha juga tidak membedakan antara pegawai outsourcing danbukan outsourcing. Intinya perlakukan para pekerja outsourcing tersebut dengan hati untuk medapatkan hatinya,” ungkap Oktavian.

Berdasarkan keputusan MK27/2011, perlindungan terhadap buruh outsourcing menjadi lebih ditingkatkan. Antara lain mengenai fair treatment terhadapkaryawan outsourcing apabila mereka melakukan job desc yang sama persis dengan karyawan di perusahaan. Juga dengan memberikan perlindungan berupa jaminan pengalihan (Transfer of Undertaking Protection of Employement/TUPE) sehingga ketika perusahaan pemberi jasa pekerja menghentikan kerjasama dengan perusahaan penggunajasa outsourcing, maka karyawan outsourcing harus diambil alih dan bukan ikut diberhentikan.

Oktavian beropini bahwa outsourcing kedepannya masih sangat prospektif karena masih banyak pihak membutuhkan outsourcing. Bisa dibayangkan apabila outsourcing dihapuskan maka investor asing tidak lagi tertarik dengan Indonesia dan banyak buruh yang akan menganggur setelah itu. (*/@yunitew)

Tags: