Peraturan Baru tentang Pesangon Belum Disepakati

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon, yang dijadwalkan selesai akhir Maret 2007, agaknya makin jauh dari kata sepakat. Pihak pekerja tetap bersikukuh menolak membahas RPP yang mereka anggap mengurangi hak buruh itu.
Mereka menilai, RPP Pesangon tidak lebih baik daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 156 yang telah mengatur soal pesangon bagi karyawan.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional Bambang Wirahyoso menegaskan, “Kalau RPP Pesangon melanggar UU di atasnya, itu bisa kontraproduktif bagi semuanya. Karena itu, kami meminta agar pembahasan berlanjut tanpa batas waktu agar hasilnya tidak menimbulkan masalah.”

RPP Pesangin saat ini tengah dibahas oleh Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, sebuah forum konsultasi dan komunikasi yang dibentuk untuk membahas berbagai hal mengenai ketenagakerjaan. Lembaga ini beranggotakan masing-masing 15 orang dari unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Sampai awal pekan ini, seperti dilaporkan Harian Kompas, Selasa (17/4/07), pembahasan masih buntu. Limabelas orang anggota LKS Tripartit Nasional dari unsur pekerja menolak membahas permintaan pengusaha agar besaran pesangon buruh dibatasi.

Pengusaha menuntut supaya ada batas atas besaran pesangon agar jajaran eksekutif yang bergaji jutaan rupiah tidak terlalu besar. Sebaliknya, serikat pekerja khawatir perubahan tersebut akan berdampak pada buruh yang menerima upah minimum regional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyayangkan buntunya pembahasan itu. “Pengusaha sangat memerlukannya agar dapat segera mengimplementasikan investasi untuk membuka lapangan kerja baru,” kata dia.

Menurut Sofjan, serikat pekerja yang tidak mau bernegosiasi sangat merugikan masyarakat umum. Pasalnya, pengusaha tetap enggan merealisasikan investasinya sebelum RPP Pesangon disahkan, yang berakibat pada semakin lambannya penciptaan lapangan kerja baru.

“Kami berharap serikat pekerja bersikap arif dalam negosiasi ini agar rencana investasi terealisasi sehingga tercipta lapangan kerja baru. Kami berharap pemerintah dapat memutuskannya dalam pleno LKS Tripartit Nasional,” tutur Sofjan.

Tags: ,