Peraturan 4 Menteri soal Upah Menuai Penolakan di Daerah

Pemerintah melalui empat menteri telah menerbitkan peraturan tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, yang antara lain mengatur soal upah buruh. Sejak awal disosialisasikan oleh Menteri Tenaga Kerja, peraturan tersebut sudah menimbulkan pro dan kotra. Kini, penolakan makin jelas disuarakan dari daerah.

Sejumlah organisasi pekerja di Jawa Tengah menolak dan meminta pencabutan peraturan tersebut. Salah satu pasa yang ditolak adalah Pasal 3 yang berbunyi, “Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.”Memang peraturan empat menteri tersebut didesain untuk menyelamatkan dunia usaha dan pekerja dari gejolak krisis global yang sudah mulai terasa dampaknya di Indonesia. Antara lain, dengan cara “mengendalikan” kenaikan upah minimum buruh pada 2009 nanti.

Penolakan tersebut disampaikan bersama-sama oleh Pengurus Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Jateng Bambang Susilo, Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Jateng Suwarto dan Koordinator Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Kabupaten Semarang, Ucok Sutrisno.Suwarto menyatakan tidak setuju peraturan bersama. Ia khawatir perusahaan akan bertindak sewenang-wenang dalam menentukan upah buruh. ”Harus ada jaring pengaman, minimal ada ketentuan pengupahan yang jelas di tingkat provinsi,” ujar dia.

Sangat Baik

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah Djoko Wahjudi menilai, peraturan bersama itu keputusan yang sangat baik karena ada upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian di dalam negeri. Mengenai Pasal 3 yang dikhawatirkan, Djoko menegaskan, pasal itu sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan pula pertumbuhan ekonomi.

Djoko justru meminta agar pelaksanaan peraturan bersama empat menteri tersebut disertai kontrol dari pemerintah kabupaten dan kota. Dikatakan, kontrol diperlukan sebagai jaring pengaman agar upah karyawan tidak merosot. Lebih jauh Djoko membeberkan fakta, betapa adanya peraturan itu membuat buruh dan pekerja harian di Jateng bisa batal mendapatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2009 yang direncanakan diusulkan Rp 1,106 juta per bulan atau Rp 1,2 juta per bulan sesuai hasil survei serikat pekerja. Peraturan bersama tersebut ditandangani oleh empat menteri, yakni Mennakertrans, Mendagri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Tags: