Penyelenggara Jaminan Sosial Diarahkan ke Badan Nirlaba

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengarah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bersifat nirlaba. Dalam RUU itu DPR sepakat BPJS berbentuk badan hukum publik yang bersifat wali amanah, bukan badan usaha milik negara.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Kerja RUU Pembentukan BPJS sekaligus anggota Komisi IX DPR Surya Chandra Surapaty dalam seminar ”Menyongsong Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional” di Jakarta, Rabu (19/5).

Pada RUU Pembentukan BPJS ada lima jaminan yang diatur, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
”BPJS bukan entitas bisnis melainkan badan pelayanan masyarakat. Masyarakat menyerahkan iuran dan dikelola badan itu. Bagi yang tidak mampu, dibayarkan oleh pemerintah. Kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Surya seperti dilaporkan Kompas.

Lebih jauh dijelaskan, RUU Pembentukan BPJS itu mengarah pada penggabungan Persero Askes, Jamsostek, Asabri, dan Taspen. Akses kepesertaan nantinya hanya dari satu penyelenggara dan peserta hanya memiliki satu nomor identitas tunggal jaminan sosial yang dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Surya menyatakan, masih terbuka adanya berbagai perubahan sebelum diserahkan ke pemerintah pada 19 Juni dan dibahas mulai 16 Agustus bersama DPR. Pembahasan dijadwalkan selesai akhir tahun.

Ketua Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal mengatakan, ”Sebagai pekerja kami menginginkan jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia, jaminan pensiun seumur hidup bagi pekerja formal, dan badan hukum BPJS harus wali amanah, tidak berbentuk BUMN atau perseroan.”