Pengusaha Tegaskan Kembali Keluhan atas UU Ketenagakerjaan

Sudah bukan rahasia umum bahwa selama ini kalangan pengusaha mengeluhkan sejumlah pasa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-58, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggelar konferensi pers untuk menegaskan kembali keluhan atas undang-undang yang rencananya akan selesai direvisi tahun ini.

“Yang paling memberatkan itu pesangon yang terlalu tinggi. Nggak ada yang di dunia tuh membayar pesangon 32 kali gaji terakhir. Ini paling mahal,” ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi di Kantor Dewan Pengurus Nasional Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (25/1/10).

Selain masalah pesangon, Sofjan juga menunjuk pasal yang mewajibkan pengusaha untuk tetap membayar gaji karyawan yang sedang menjalani proses pidana. Lebih dari itu, karyawan yang sedang menjalani proses pidana juga tidak bisa dipecat.

“Misalnya ada karyawan yang mencuri, tidak bisa kita keluarkan sampai pengadilan memutuskan dia mencuri. Kita tetap harus bayar dia. Pengadilan kita bisa memutuskan sampai Mahkamah Agung itu 3-5 tahun,” papar Sofjan seraya menambahkan, hal-hal seperti itu akan membuat investor angkat kaki dari Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Apindo Djimanto menyoroti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam kaitan dengan praktik outsourcing atau sistem kerja kontrak. Dia melihat, pasal yang membolehkan outsourcing banyak disalahartikan.

Dalam hal ini, Djimanto menyayangkan bahwa undang-undang tidak mengatur mengenai “management fee” yang mestinya dibayarkan oleh perusahaan yang menyewa tenaga kerja kepada suppplier buruh.

Akibat tidak adanya “management fee” tersebut, kebanyakan perusahaan memotong gaji pegawai outsourcing sehingga pegawai merasa dirugikan karena tidak dibayar dengan layak. “Gaji buruh nggak perlu dipotong, tapi suplier-nya dikasih management fee. Jadi suplier untungnya dari management fee-nya itu,” saran dia.

Tags: